Palangka Raya, Kantamedia.com – Aksi unjuk rasa yang digelar Gerakan Mahasiswa Anak Buruh Kalimantan Tengah di depan Kantor Gubernur Kalteng, Senin (11/5/2026), sempat memanas sebelum akhirnya berlangsung kondusif setelah Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran turun langsung menemui massa.
Puluhan mahasiswa yang sebelumnya berkumpul di kawasan TVRI Jalan Yos Sudarso membawa tuntutan terkait kesejahteraan buruh, pendidikan vokasi, perlindungan pekerja informal, hingga penguatan tenaga kerja lokal. Massa menilai persoalan ketenagakerjaan di daerah masih menyisakan banyak masalah, terutama bagi buruh perkebunan dan pertambangan.
Dalam dialog terbuka, Agustiar menerima sejumlah rekomendasi kebijakan mahasiswa. Sorotan utama meliputi pengawasan ketenagakerjaan di sektor sawit dan tambang, subsidi iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, penguatan pendidikan vokasi berbasis industri, serta kewajiban perusahaan memprioritaskan tenaga kerja lokal.
“Yang penting sekarang kami perhatikan. Harapan saya nanti kabupaten dan kota juga menyesuaikan. Kami juga ingin masyarakat lokal menjadi tuan rumah di daerah sendiri,” ujar Agustiar.
Ia menegaskan Pemprov Kalteng terbuka menerima kritik dan masukan. Menurutnya, dialog langsung penting agar kebijakan tidak hanya bergantung pada laporan birokrasi, tetapi juga kondisi riil masyarakat.
“Saya sangat bangga begini, ajak dialog begini. Bahkan saya mengundang mahasiswa datang berdiskusi. Supaya kebijakan kami tidak hanya berdasarkan laporan dinas saja, tapi juga kondisi nyata di masyarakat,” katanya.
Di tengah aksi, gubernur mengingatkan massa menjaga ketertiban dan tidak merusak fasilitas umum. “Yang penting jangan bakar-bakar. Kalau rusak jalan dan fasilitas umum, kita juga yang rugi,” tegasnya.
Agustiar juga menyinggung kondisi fiskal daerah yang masih menghadapi penyesuaian anggaran. Meski demikian, ia memastikan program perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan tetap menjadi prioritas. “Kami baru satu tahun tiga bulan memimpin. Beri kami waktu untuk menyelaraskan semua ini,” ucapnya.
Koordinator Lapangan aksi, Satria Bintang, menilai kehadiran gubernur langkah positif, namun menegaskan perjuangan belum selesai sebelum rekomendasi diwujudkan. “Kalau dibilang puas belum terlalu puas, karena perjuangan belum berakhir. Rekomendasi kebijakan memang sudah tersampaikan, tapi belum direalisasikan,” katanya.
Mahasiswa berkomitmen terus mengawal tuntutan terkait perlindungan pekerja, kepastian kerja, dan peningkatan kesejahteraan buruh di Kalimantan Tengah. “Kami tidak menunggu dipanggil gubernur sebenarnya. Yang kami tunggu adalah realisasi dari rekomendasi kebijakan yang telah kami keluarkan,” pungkasnya.
Aksi ini mencerminkan meningkatnya tekanan sosial terhadap pemerintah daerah di tengah perlambatan ekonomi dan tingginya kerentanan pekerja informal. Isu ketenagakerjaan kini meluas, tidak hanya soal upah, tetapi juga akses pendidikan, perlindungan sosial, dan peluang masyarakat lokal menjadi bagian utama industri di daerahnya. (Daw)
