Kantamedia.com – Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan Iran resmi menyepakati perjanjian perdamaian untuk mengakhiri konflik bersenjata di antara kedua negara. Dalam kesepakatan strategis tersebut, Washington bersedia mencabut blokade ekonomi, sementara Teheran berkomitmen membuka kembali jalur pelayaran internasional di Selat Hormuz setelah dokumen resmi ditandatangani pada Jumat (19/6/2026).
Presiden AS, Donald Trump, menyatakan kesepakatan ini akan menjamin Selat Hormuz bebas dari biaya pelayaran secara permanen. Merespons hal itu, pihak Iran menjadwalkan perundingan nuklir selama 60 hari, yang baru akan dimulai setelah Washington mencairkan aset-aset Teheran bernilai miliaran dolar yang selama ini dibekukan.
Langkah deeskalasi ini memicu gelombang respons dari komunitas internasional. Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, menyambut baik momentum ini sebagai titik balik penting menuju stabilitas global. Nada serupa datang dari blok E4 (Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia) yang merilis pernyataan bersama. Mereka menegaskan komitmen pendampingan agar Iran tidak mengembangkan senjata pemusnah massal.
“Saya menyerukan implementasi yang cepat dan penuh oleh semua pihak yang berperang. Perjanjian ini harus memungkinkan pembukaan kembali Selat Hormuz secara mendesak dan tanpa syarat,” tegas Presiden Prancis, Emmanuel Macron.
Kanselir Jerman Friedrich Merz, PM Inggris Keir Starmer, serta para pemimpin sekutu di Asia-Pasifik seperti Australia, Selandia Baru, dan Jepang turut menyampaikan optimisme mereka bagi keamanan ekonomi dunia. Sementara itu, Presiden Turki, Recep Tayyip Erdoğan, mengingatkan risiko sabotase dari pihak-pihak yang tidak menginginkan perdamaian sebelum penandatanganan resmi berlangsung.
Kontras dengan optimisme global, sekutu utama Washington di Timur Tengah justru meradang. Para pejabat senior Israel mengecam keras kebijakan Trump yang dianggap gagal meredam ancaman nyata dari Teheran, terutama terkait program rudal balistik dan eksistensi kelompok proksinya.
“Trump telah mengkhianati kami,” cetus salah satu pejabat senior Israel melalui media lokal Ynet.
Meskipun internal pemerintahannya bergejolak dan menganggap kesepakatan ini sebagai kemunduran geopolitik AS, PM Israel Benjamin Netanyahu memilih bersikap diplomatis. Ia tetap mengapresiasi klausul penarikan material uranium yang telah diperkaya dari wilayah Iran, sembari menegaskan bahwa Tel Aviv tidak terlibat langsung dalam draf perjanjian tersebut. (*/pri)
