Buntok, kantamedia.com – DPRD dan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan mulai membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2027.
Namun rapat yang dipimpin Ketua DPRD Barito Selatan H.M. Farid Yusran, didampingi Wakil Ketua DPRD Ideham dan Rusinah, tim Banggar DPRD Kabupaten Barito Selatan serta Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan, Ita Minarni dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), diputuskan diskor sementara untuk memberi kesempatan legislatif dan eksekutif menata ulang struktur anggaran.
Ketua DPRD Barsel Farid Yusran kepada wartawan usai rapat mengatakan, dalam rancangan KUA PPAS 2027 yang disampaikan pihak TAPD, sekilas terlihat terjadinya penurunan penurunan anggaran cukup signifikan dibanding tahun 2026. Penurunan itu terutama diakibatkan berkurangnya dana transfer ke daerah (TKD) dari pusat.
“Ini yang perlu kita pelajari bersama sebab anggaran 2027 ada penurunan kembali. Lumayan banyak turunnya. Sehingga diperkirakan APBD 2027 mengalami penurunan sekitar 30 persen,” kata Farid.
Oleh karena itu, imbuh Farid, pihaknya meminta agar pembahasan KUA PPAS diskor sementara. “Tadi rapat kita putuskan diskor dulu, karena kita masih mempelajari terlebih dahulu struktur anggaran yang di sampaikan oleh pemerintah daerah dan juga meminta TAPD untuk menghitung ulang terutama biaya-biaya tetap atau fixed cost, agar tidak ada permasalahan di belakang hari,” ujarnya.
Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan, Ita Minarni juga mengakui postur Rancangan APBD tahun 2027 mengalami penurunan dibanding 2026, baik APBD murni maupun perubahan.
“Jika di APBD murni tahun 2026 sebesar Rp1,388 triliun, kemudian di perubahan 2026 turun sekitar 300 miliar menjadi Rp1,188 triliun. Maka di tahun 2027 nanti, APBD kita diproyeksikan kembali turun sekitar Rp126 miliar,” ungkap Ita.
Ita juga mengakui, penurunan struktur rancangan struktur APBD 2027 itu, terutama disebabkan berkurangnya TKD dari pusat. Sehingga proyeksi APBD 2027 diperkirakan hanya akan lebih fokus pada belanja rutin, seperti Belanja Pegawai dan operasional. (pri)
