Buntok, Kantamedia.com – Penuntasan pembahasan APBD Murni Tahun Anggaran 2027 menjadi agenda utama DPRD Barsel sepanjang November 2026. Seluruh tahapannya dipatok selesai paling lambat 30 November 2026.
Prioritas itu ditetapkan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel) saat menyusun kalender kegiatan legislatif bulan ini. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Barsel, Senin (2/11/2026).
Wakil Ketua DPRD Barsel Ideham, yang hadir bersama Wakil Ketua II Rusinah, menyebut penjadwalan tersebut bertujuan menjaga seluruh kegiatan kedewanan selama November tetap terarah, efektif, dan sesuai aturan.
“Hari ini kita menyusun jadwal kegiatan untuk bulan November 2026. Sesuai dengan ketentuan yang ada, kami telah menyusun sejumlah agenda dengan fokus utama menyelesaikan pembahasan APBD Murni Tahun Anggaran 2027,” ujar Ideham usai rapat.
Menurut Ideham, APBD 2027 diutamakan karena pembahasannya terikat tenggat yang sudah ditentukan. DPRD dan pemerintah daerah diharapkan mencapai kesepakatan sebelum batas akhir tersebut.
“Batas akhirnya sesuai ketentuan adalah tanggal 30 November. Karena itu, selama bulan ini pembahasan APBD Murni 2027 harus bisa diselesaikan dan mencapai kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD Barsel,” jelasnya.
Di luar penyusunan anggaran, DPRD Barsel turut menjadwalkan kegiatan lain, termasuk pembahasan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Ideham berharap kalender yang telah disepakati menjadi pegangan bagi seluruh alat kelengkapan dewan dalam menjalankan tugas selama November, sehingga setiap tahapan berjalan sesuai rencana.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah. Dengan begitu, pembahasan berbagai agenda, terutama APBD 2027, dapat berjalan lancar dan tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan.
Jika seluruh agenda berjalan sesuai jadwal, DPRD Barsel diharapkan mampu menuntaskan APBD 2027 tepat waktu. Anggaran tersebut menjadi landasan perencanaan pembangunan dan pelaksanaan program pemerintah daerah pada tahun mendatang. (pri)
