Sampit, Kantamedia.com – Musim kemarau panjang yang melanda Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mulai memicu ancaman krisis air bersih. Memasuki pertengahan Juli 2026, tercatat sedikitnya empat desa telah mengajukan permohonan pasokan pasokan air darurat akibat menyusutnya debit air pada sumber-sumber air utama yang diandalkan warga sehari-hari.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim memperingatkan bahwa cakupan area yang mengalami kelangkaan air bersih berpotensi melonjak drastis. Hal ini sejalan dengan perkiraan durasi kemarau yang diprediksi berlangsung hingga lima bulan ke depan.
Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Multazam, mengungkapkan bahwa wilayah yang merasakan dampak kekeringan paling parah saat ini terfokus di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan dan Kecamatan Teluk Sampit.
“Empat desa yang mulai mengalami kesulitan air bersih yakni Desa Kuin Permai, Regei Lestari, Lampuyang, dan Jaya Karet,” ujar Multazam.
Guna menjaga kelangsungan hidup warga di kawasan terdampak, BPBD memproyeksikan kebutuhan air bersih berkisar antara 15.000 hingga 20.000 liter untuk setiap kali pengiriman. Penyaluran bantuan ini pun tidak cukup dilakukan sekali, melainkan harus berjalan berkesinambungan.
“Empat desa tersebut meminta bantuan secara periodik, bukan sekali kirim. Ini menunjukkan kebutuhan air bersih masyarakat cukup tinggi selama musim kemarau,” kata Multazam.
Meskipun demikian, pasokan yang dikirimkan tersebut sifatnya sebatas memenuhi kebutuhan dasar minimum dalam taraf terbatas. Dengan rata-rata jatah sekitar 200 liter per kepala keluarga, cadangan tersebut diperkirakan hanya mampu bertahan untuk konsumsi harian selama kurun waktu satu minggu.
Kondisi susutnya pasokan air bersih ini kian menyulitkan aktivitas harian warga, mulai dari pemenuhan kebutuhan konsumsi, memasak, hingga kebersihan diri dan sanitasi rumah tangga. Berdasarkan data prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), periode kemarau tahun ini diperkirakan membentang hingga lima bulan. Situasi ini memperbesar risiko meluasnya dampak kekeringan ke berbagai penjuru wilayah lain di Kotim.
Kecamatan Pulau Hanaut menjadi salah satu kawasan yang mendapatkan perhatian ekstra dari petugas. Wilayah ini memiliki karakteristik geografis yang cukup menantang karena tidak terhubung akses darat dan hanya bisa dijangkau melalui lintasan sungai.
Menghadapi potensi kekeringan di Pulau Hanaut, BPBD Kotim merujuk pada histori penanganan kemarau ekstrem pada periode 2015 dan 2019 lalu. Kala itu, pengiriman bantuan air bersih ke wilayah terisolasi tersebut terpaksa dikerahkan menggunakan armada kapal berkapasitas besar.
“Kondisi itu pernah kami alami pada 2015 dan 2019 lalu. Karena akses ke Pulau Hanaut melalui jalur sungai, distribusi air bersih menggunakan kapal besar,” jelas Multazam.
Sebagai langkah preventif membendung dampak krisis air bersih yang lebih luas, BPBD Kotim bergerak cepat menggandeng Perumdam Tirta Mentaya. Langkah sinergis ini diambil untuk menjamin skema penyaluran bantuan dapat terus berjalan secara konsisten apabila jumlah wilayah terdampak kembali bertambah.
Multazam menekankan pentingnya integrasi dan kolaborasi lintas instansi agar hak dasar masyarakat terhadap akses air bersih tetap terjamin sepanjang musim kemarau. “Kami berharap kondisi lingkungan dan sumber air di daerah seberang masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga distribusi bantuan tidak semakin berat,” pungkasnya. (*/pri)
