PALANGKA RAYA, kantamedia.com – Aliansi Cipayung bersama elemen mahasiswa dan masyarakat Kalimantan Tengah kembali menyuarakan tuntutan tegas kepada DPR RI dan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam aksi yang berlangsung kondusif, massa mendesak agar sejumlah kebijakan yang dinilai menciderai keadilan rakyat segera dibatalkan dan direvisi.
Dalam orasinya menegaskan bahwa ada tujuh poin utama yang menjadi fokus aksi kali ini. Beberapa poin utama yang disampaikan antara lain:
1. Mendesak Presiden untuk segera mencopot Kapolri dari jabatannya.
2. Mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat.
3. Mendesak DPR RI untuk membatalkan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI yang dinilai melukai hati masyarakat.
4. Mendesak DPRD Provinsi Kalteng membuat perda mengenai sistem peninjauan PHK dan penerapan upah adil bagi buruh perkebunan, buruh tambang, tani, serta UMKM di Kalimantan Tengah.
5. Mendesak DPRD Kalteng untuk membatalkan raperda kenaikan gaji anggota DPRD.
6. Mendesak DPRD Kalteng aktif turun ke lapangan menyelesaikan konflik agraria di berbagai daerah.
7. Mendesak DPRD Kalteng menolak segala bentuk kenaikan PBB, NJOP, pajak, maupun iuran BPJS di Kalimantan Tengah.
Andri Mulyanto, Koordinator Lapangan dari Aliansi Cipayung dan Masyarakat Kalteng, menegaskan bahwa tuntutan ini akan terus diikuti hingga ke pusat. “Setelah ini, perwakilan dari Kalimantan Tengah bersama organisasi mahasiswa dan pemuda akan mem-follow up langsung ke Jakarta. Kami ingin menunjukkan bahwa keresahan rakyat di daerah juga sama dengan keresahan di tingkat nasional,” ujarnya.
Andri juga mengapresiasi jalannya aksi yang berlangsung damai dan tertib tanpa gesekan dengan aparat. Ia menilai hal itu sebagai bentuk kedewasaan berdemokrasi di Kalteng. “Sejak dulu tidak pernah ada niat dari demonstrasi di Kalimantan Tengah untuk membuat onar. Kami hanya ingin aspirasi diterima, dan ketika anggota dewan mau menemui massa, semua berjalan kondusif,” tegasnya.
Aliansi menekankan bahwa DPRD Kalteng harus lebih terbuka kepada rakyat yang memilihnya. “Anggota dewan jangan gengsi. Mereka dipilih masyarakat, dipilih pemuda. Kalau diminta keluar untuk mendengarkan aspirasi, ya keluar. Itu bentuk tanggung jawab moral mereka,” tambah Andri. (ric)
