Palangka Raya, Kantamedia.com – Grafik angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah mencatatkan tren kenaikan pada periode Maret 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) Kalteng melaporkan proporsi penduduk miskin di daerah ini menyentuh 5,09 persen, atau meningkat 0,15 persen poin jika dibandingkan dengan posisi pada September 2025.
Peningkatan persentase tersebut berimbas pada bertambahnya jumlah masyarakat miskin di Kalteng sebanyak 4,96 ribu orang. Secara keseluruhan, populasi warga miskin kini menggelembung menjadi 146,71 ribu jiwa.
Kepala BPS Kalteng, Toto Haryanto Silitonga, mengonfirmasi bahwa penambahan jumlah warga miskin terjadi merata, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Meski demikian, area perdesaan mengalami lonjakan paling tajam, yaitu naik 0,25 persen menjadi 5,27 persen. Adapun di perkotaan, tingkat kemiskinan terkerek tipis 0,02 persen poin menjadi 4,86 persen.
“Garis kemiskinan pada Maret 2026 tercatat sebesar Rp 723.149 per kapita per bulan, meningkat 5,78 persen dibanding September 2025,” terang Toto dalam keterangan resminya, Kamis (6/8/2026).
Ia merinci, porsi pengeluaran untuk kebutuhan pangan masih mendominasi komposisi Garis Kemiskinan dengan persentase 77,27 persen atau setara Rp 558.806 per kapita per bulan. Sementara itu, komponen non-makanan berkontribusi sebesar 22,73 persen atau senilai Rp 164.343.
Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Meningkat
Persoalan ekonomi daerah ini kian kompleks lantaran BPS juga mencatat adanya penurunan kualitas hidup pada kelompok masyarakat rentan. Hal itu terlihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yang merangkak naik ke angka 0,778 pada Maret 2026 dari sebelumnya 0,611 pada September 2025. Pada rentang waktu yang sama, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) turut melonjak dari 0,113 menjadi 0,188.
“BPS juga mencatat rata-rata rumah tangga miskin di Kalteng memiliki 4,82 anggota rumah tangga. Dengan kondisi tersebut, rata-rata garis kemiskinan untuk satu rumah tangga miskin di Kalteng mencapai sekitar Rp 3.485.578 per rumah tangga per bulan,” paparnya.
Kenaikan kedua indeks indikator ini memperlihatkan bahwa beban ekonomi yang ditanggung warga berpenghasilan rendah kini makin berat. Kondisi tersebut menjadi alarm bagi pemerintah daerah agar tidak sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi makro, melainkan wajib menghadirkan program intervensi yang menyasar langsung kelompok masyarakat kelas bawah, terutama di kawasan perdesaan. (pri)
