PALANGKA RAYA, kantamedia.com – Beras masih menjadi salah satu komoditas yang memberikan andil terhadap tekanan inflasi di Kalimantan Tengah. Badan Pusat Statistik (BPS) menilai salah satu faktor yang perlu diperhatikan bukan hanya persoalan pasokan dan permintaan, tetapi juga preferensi masyarakat dalam memilih jenis beras yang dikonsumsi.
Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, mengatakan beras merupakan komoditas pangan utama yang pergerakan harganya dapat memberikan pengaruh cukup besar terhadap inflasi. Perubahan harga beras tersebut tercermin dalam penghitungan inflasi baik secara bulanan, tahunan maupun kumulatif.
“Kalau kita perhatikan, supply-demand itu menjadi hal yang sangat krusial. Tapi di balik supply-demand itu ada hal yang lain rupanya yang perlu kita perhatikan, yaitu preferensi,” kata Toto saat diwawancarai, Selasa (1/9/2026).
Menurutnya, masyarakat di Kalteng memiliki kecenderungan memilih beras lokal yang memiliki karakteristik pera. Beras tersebut antara lain berasal dari sentra produksi di Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau dan sejumlah wilayah lainnya.
Di sisi lain, harga beras lokal dinilai lebih fluktuatif karena pola produksinya belum mampu menjamin pasokan sepanjang tahun. Khusus di Kapuas yang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung beras Kalteng, produksi beras lokal disebut masih memiliki pola panen yang relatif terbatas sehingga sebagian hasil produksi harus disimpan untuk memenuhi kebutuhan pada periode berikutnya.
“Semakin lama disimpan, beras semakin mahal. Sementara masyarakat kita di sini senangnya beras-beras yang pera tadi,” ujarnya.
Toto menjelaskan pemerintah sebenarnya telah berupaya menjaga stabilitas harga beras melalui berbagai intervensi, termasuk distribusi beras Bulog. Namun, kebijakan tersebut belum sepenuhnya dapat mengubah pola konsumsi masyarakat karena konsumen tetap memiliki kebebasan menentukan jenis beras yang dibeli.
“Pemerintah kan berupaya melalui Bulog, melalui pasar Bulog dan sebagainya untuk mengendalikan jangan sampai terjadi inflasi pada beras ini. Tapi kita tidak mengingkari, yang kita hadapi adalah masyarakat yang punya preferensi. Sehingga berapa pun harga beras itu, mereka beli,” katanya.
Kondisi tersebut membuat perubahan harga beras lokal tetap tercatat dalam perhitungan inflasi. BPS mencatat beras masih memberikan andil terhadap inflasi Kalteng, baik secara year to date, month to month maupun year on year.
Toto menegaskan persoalan tersebut tidak tepat jika hanya dilihat sebagai kesalahan pemerintah ataupun masyarakat. Menurutnya, diperlukan edukasi dan kebijakan untuk mendorong pergeseran konsumsi menuju beras komersial atau beras yang pasokannya lebih terintegrasi secara nasional.
“Yang ada adalah edukasi terhadap shifting dari beras lokal menjadi beras komersial. Beras komersial itu apa? Beras-beras yang secara nasional sudah diedarkan melalui Bulog,” jelasnya.
Selain perubahan pola konsumsi, Toto menilai pemerintah daerah juga dapat mempertimbangkan pengembangan varietas padi dengan produktivitas dan frekuensi panen yang lebih tinggi. Jika varietas yang mampu dipanen hingga beberapa kali dalam setahun dapat dikembangkan, pasokan beras Kalteng diharapkan menjadi lebih stabil.
“Apakah memang perlu ada harga tertinggi untuk beras lokal? Atau perlu misalkan kita shifting, yang kita datangkan bibit-bibit unggul dari Jawa sana, yang inovasinya memang kelompokannya bisa tiga kali dalam setahun. Itu yang perlu,” pungkasnya. (daw)
