Mentan Amran Sulaiman Targetkan Kalteng Menjadi Daerah Penyangga Pangan Nasional

Palangka Raya, kantamedia.com – Menteri Pertanian () Republik Indonesia (RI), Andi Amran Sulaiman beserta seluruh rombongan menghadiri acara pembinaan penyuluh pertanian dan petani dalam mendukung peningkatan produksi padi dan jagung di Provinsi Kalimantan Tengah (), di Halaman Kantor Gubernur Kalteng, Senin (11/12/2023).

Dalam arahannya, Mentan mengatakan, Kementan merencanakan akan membuka 500.000 hektare lahan sawah pada awal tahun 2024 mendatang.

“Daerah prioritas di antaranya , Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Lampung. Lima provinsi ini yang menjadi penyangga pangan nasional. Kalau kami lihat Kalimantan Tengah bisa menjadi penyangga pangan nasional. Kami impikan Kalimantan Tengah menjadi penyangga IKN”, ungkap H. Andi Amran.

Lanjut Mentan, Ibukota Negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan akan memiliki jumlah pegawai 1 sampai 1,5 juta ditambah penduduk sekitar 5 sampai 10 juta jiwa. Untuk mensuplai kebutuhan pangan ke wilayah IKN nantinya pemerintah mengharapkan berasal dari Kalimantan Tengah.

Karena menurut Mentan, selain memiliki wilayah pertanian yang cukup luas, Kalimantan Tengah merupakan provinsi tetangga terdekat dengan IKN di Provinsi Kalimantan Timur.

“Jika saja 200 hektar lahan di Kalimantan Tengah yang tersebar di wilayah Kapuas dan Pulang Pisau atau program food estate bisa dimaksimalkan maka akan menghasilkan sekitar 1 juta ton beras,” ujar Mentan kepada awak media.

Ditambahkan Mentan, jika program food estate digarap secara berkelanjutan maka tiga atau empat tahun ke depan Kalimantan Tengah menjadi swasembada pangan bahkan bisa ekspor pangan.

Dalam kesempatan itu, Mentan menyerahkan bantuan bibit padi hibrida dan saprodi senilai Rp 8,5 miliar, serta benih jagung hibrida senilai Rp 630 juta kepada pemerintah Provinsi Kalteng yang diterima langsung Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Tengah Sunarti.

Sementara itu, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mengatakan, Kalteng secara umum menunjukkan pertumbuhan positif. Hal ini tidak terlepas dari peran tokoh-tokoh petani, pertanian serta para penyuluh pertanian yang tersebar di pedesaan.

Keberhasilan tersebut ditandai dengan Inflasi Kalteng yang tetap terkendali dan lebih rendah dari capaian inflasi nasional, dimana pada bulan September 2023 inflasi Kalteng sebesar 0,11 persen lebih rendah dari capaian nasional sebesar 0,19 persen dan program Nasional Food Estate yang terus diupayakan membantu pertumbuhan Indeks Pertanaman (IP) dan ekonomi petani,

Hal ini tergambar dari adanya Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) dari tahun ke tahun. Dimana sampai triwulan III (Oktober 2023) NTP sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan peternakan telah mencapai 118,77 persen.

“Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pertanian khususnya tanaman pangan adalah semakin berkurangnya Luas Baku Sawah (LBS), hal ini menjadi salah satu penyebab menurunnya produksi padi pada periode 5 tahun terakhir,” ujar Gubernur.

Ia menjelaskan, dalam upaya terus meningkatkan produktivitas pertanian, pada tahun 2024 Pemprov Kalteng bekerja sama dengan Bank Kalteng akan meluncurkan program “Kartu Tani Berkah” melalui pemberian bantuan kepada petani berupa uang senilai Rp. 500.000,- untuk pembelian sarana dan produksi pertanian seperti pupuk, pestisida, kapur dan lain-lain.

Sedangkan untuk meningkatkan produksi padi telah diprogramkan pengembangan Beras Pera Varietas PB-42 dan Varietas Lokal Siam Epang. Untuk penanganan pasca panen dilakukan pembangunan RMP dan RTR serta alsintan seperti mesin pemanen dan mesin perontok padi.

“Pengembangan komoditas jagung juga perlu lebih digalakkan, sejalan dengan adanya program pembangunan pabrik pakan kapasitas 30 ton/hari di Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur, dimana komoditas jagung merupakan salah satu bahan baku dari pakan ternak tersebut,” imbuhnya.

Terakhir ia berharap penyuluh sudah seharusnya menjadi garda terdepan pembangunan pertanian.

“Walaupun disadari bahwa Kalteng masih kekurangan penyuluh, bahkan ada yang 1 penyuluh harus membina 2 kecamatan. Namun dengan keterbatasan ini Penyuluh tetap dituntut untuk bisa mendukung program peningkatan produksi pertanian,” ujarnya. (ndo)

Bagikan berita ini