PALANGKA RAYA, kantamedia.com – Rencana program satu penduduk satu rekening yang didorong pemerintah pusat mulai disiapkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan. Di Kalimantan Tengah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan mendukung program tersebut, meski pelaksanaannya masih dalam tahap pembahasan lintas lembaga.
Kepala OJK Kalteng Primandanu Febriyan Aziz mengatakan, pembahasan program saat ini dilakukan secara intensif oleh OJK bersama Bank Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
“Memang programnya ini masih rencana awal dan tentunya ini akan terus dikoordinasikan lebih lanjut karena masih tahap pembahasan secara intensif dari OJK, kemudian juga Bank Indonesia dan juga dari Menko Bidang Perekonomian,” kata Primandanu, Selasa (6/10/2026).
Menurutnya, OJK mendukung program satu penduduk satu rekening karena sejalan dengan upaya memperluas inklusi keuangan. Namun, pembukaan rekening harus disertai peningkatan literasi agar masyarakat memahami layanan keuangan yang diberikan.
“Kami kalau dari OJK guidance-nya selalu mendorong bank untuk memberikan inklusi, dalam hal ini akses rekening kepada masyarakat. Mereka juga harus dibekali dengan literasi yang baik,” ujarnya.
Primandanu menjelaskan, berdasarkan rencana awal, pembukaan rekening pada kuartal IV 2026 akan diprioritaskan bagi masyarakat kelompok desil 1 hingga desil 4 atau kelompok dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah.
“Di kuartal IV tahun 2026 sebagai tahun awal itu nanti pemerintah akan menyiapkan program pembukaan rekening yang diarahkan khusus untuk masyarakat kelompok desil 1 hingga desil 4, kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah dulu, dan nanti berkembang untuk perluasan ke segmen masyarakat yang lain,” jelasnya.
Program tersebut selanjutnya direncanakan diperluas hingga implementasi penuh pada 2027. OJK Kalteng juga melihat adanya peluang bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk ikut mendukung program strategis pemerintah tersebut.
“Tentunya kami sangat mendukung juga kalau misalnya BPD bisa berperan,” katanya.
Primandanu menegaskan, perluasan kepemilikan rekening tidak semata-mata diarahkan untuk mengejar angka inklusi keuangan. Pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan perbankan tetap menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program.
“Jadi bukan inklusi yang istilahnya enggak tahu apa-apa kok dibuka. Ini yang selalu kita dorong pelaku industri untuk melakukan literasi tersebut,” pungkasnya. (daw)
