Muara Teweh, Kantamedia.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara mendukung penuh langkah pemerintah daerah mengevaluasi sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki kinerja penyerapan anggaran rendah. Langkah tegas ini dinilai krusial demi mencegah keterlambatan program pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Anggota DPRD Barito Utara, H. Nurul Anwar, menyatakan bahwa ketegasan Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, dalam mengevaluasi instansi lamban sangat tepat. Menurutnya, seluruh program kerja yang telah disepakati dalam APBD 2026 harus segera terealisasi agar roda perekonomian daerah dapat bergerak optimal.
“Kami di legislatif sangat mendukung evaluasi ini. Instansi yang realisasi anggarannya minim harus dipacu, sebab penundaan program hanya akan merugikan masyarakat selaku penerima manfaat,” ujar Nurul Anwar di Muara Teweh, Senin (18/5/2026).
Politisi ini menambahkan, kelancaran pencairan anggaran merupakan stimulus utama bagi perputaran ekonomi di tingkat bawah. Jika birokrasi berjalan lambat, dampaknya akan langsung memukul sektor usaha mikro dan menghambat berbagai proyek infrastruktur daerah. Oleh karena itu, ia meminta seluruh kepala OPD untuk segera membenahi kendala administrasi serta mempercepat eksekusi proyek di lapangan.
Sikap parlemen ini merespons teguran keras yang disampaikan Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, saat memimpin apel gabungan aparatur sipil negara belum lama ini. Dalam instruksinya, bupati menyoroti rapor merah beberapa perangkat daerah yang mencatatkan deviasi minus cukup tinggi antara target dan realisasi fisik maupun keuangan. Pemerintah kabupaten kini tengah memperketat pengawasan agar seluruh target pembangunan tahun ini dapat tercapai secara maksimal tanpa kendala serapan. (pri)
