Muara Teweh, Kantamedia.com – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, H. Tajeri, memberikan apresiasi atas langkah pemerintah daerah menggelar operasi pangan murah bagi warga. Kendati demikian, legislator senior ini melayangkan kritik tajam terkait ketimpangan distribusi komoditas gas elpiji subsidi 3 kilogram yang dinilai belum menyentuh kawasan pelosok.
Tajeri menilai program pangan murah menjadi bukti kehadiran negara bagi masyarakat. Namun, efektivitas penyaluran tabung gas melon tersebut wajib dievaluasi agar tidak menciptakan diskriminasi wilayah penyerapan.
“Gerakan ini, utamanya untuk LPG bersubsidi, harus bisa menjangkau seluruh pelosok desa di Barut. Jangan hanya nyaman di perkotaan,” ujar Tajeri pada Rabu (24/6/2026).
Dirinya menyayangkan bila masyarakat pedesaan, seperti petani dan nelayan, justru terbebani biaya tinggi demi mendapatkan energi bersubsidi. Tajeri menyarankan adanya pergeseran titik distribusi dengan mengoptimalkan pangkalan atau mobil keliling yang rutin masuk ke area perkampungan.
Selain masalah akses, politisi ini menyoroti lonjakan harga gas elpiji 3 kilogram yang kini melambung di kisaran Rp60.000 hingga Rp70.000 per tabung pada level pengecer. Angka tersebut melesat jauh di atas ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Ini sudah gila-gilaan. Bayangkan, HET-nya saja sekitar Rp 18.000, tapi di lapangan tembus sampai Rp 70.000. Selisihnya terlalu jauh,” keluh Tajeri dengan nada bicara tinggi.
Kondisi tersebut memicu dugaan adanya praktik penimbunan pasokan oleh oknum spekulan demi memicu kelangkaan buatan di pasar. Mengatasi hal ini, Pemkab Barito Utara didorong segera berkolaborasi dengan Pertamina serta aparat penegak hukum dari Kepolisian dan Kejaksaan guna mengaudit rantai pasok niaga.
“Jika ditemukan indikasi kecurangan, berikan sanksi tegas, bahkan cabut izin operasionalnya. Kami di DPRD akan mengawal dan mengawasi kebijakan ini sampai tuntas,” tutupnya secara lugas. (pri)
