Palangka Raya, Kantamedia.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalteng bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mempercepat pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027. Rapat kerja tersebut digelar di Ruang Rapat Gabungan DPRD Kalteng, Senin (10/8/2026).
Fokus pembahasan kali ini diarahkan pada penataan dan pencermatan alokasi belanja daerah, menyusul tuntasnya penelaahan sektor pendapatan daerah pada agenda sebelumnya.
Ketua Banggar DPRD Kalteng, Arton S Dohong, mengungkapkan bahwa pengawasan ketat terhadap pos belanja sangat krusial. Langkah ini bertujuan memastikan setiap pengeluaran kas daerah memiliki akuntabilitas yang jelas dan berdampak langsung pada pembangunan.
“Beberapa hari lalu kita telah menuntaskan pembahasan detail terkait pendapatan daerah, baik PAD maupun dana transfer. Hari ini kita melanjutkan pembahasan pada sisi belanja,” tutur Arton di sela pimpinan rapat.
Arton menerangkan, beberapa pos anggaran yang menjadi sorotan utama lembaga legislatif mencakup pembiayaan belanja pegawai, pengadaan barang dan jasa, hingga penyaluran dana subsidi. Pihak DPRD Kalteng meminta TAPD menyajikan data riil secara transparan, termasuk jumlah pasti aparatur serta rincian rencana belanja barang. Hal ini diperlukan agar perencanaan anggaran selaras dengan realisasi di lapangan.
“Seluruh anggota DPRD kami harapkan melakukan pencermatan terhadap belanja pegawai, belanja barang dan jasa, termasuk hal-hal lain yang perlu dikonfirmasi kepada pemerintah daerah,” jelasnya.
Rapat yang menghadirkan sejumlah pimpinan perangkat daerah tersebut berlangsung interaktif melalui pemaparan teknis dari TAPD. Meski sejumlah poin krusial telah terpetakan, Arton menegaskan proses verifikasi anggaran ini masih akan berlanjut dalam beberapa hari ke depan.
Guna menjaga efisiensi kerja, Arton meminta para kepala dinas dan badan di lingkup pemprov untuk disiplin menghadiri jadwal rapat lanjutan, termasuk bila pembahasan harus bergulir hingga malam hari. Langkah ini diambil agar pengesahan dokumen anggaran tepat waktu dan berkualitas. (pri)
