Palangka Raya, Kantamedia.com – Potensi pendapatan daerah dari sektor perpajakan di Kalimantan Tengah dinilai masih belum tergarap maksimal. Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering, mendorong pemerintah daerah untuk memperketat penggalian sumber pendapatan, khususnya dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), hingga penarikan pajak alat berat.
Menurut Freddy, banyaknya tunggakan pembayaran PKB dan BBNKB menjadi penyebab utama belum optimalnya realisasi penerimaan kas daerah hingga saat ini. “Kami menyadari penerimaan pajak daerah masih belum maksimal. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) masih perlu dioptimalkan karena masih banyak kendaraan yang menunggak pajak,” ujar Freddy.
Selain kendaraan konvensional, keberadaan ribuan unit operasional pendukung proyek strategis nasional seperti food estate serta sektor industri lainnya di Bumi Tambun Bungai turut menyita perhatian politisi tersebut. Pasalnya, kontribusi fiskal dari unit operasional besar ini tergolong sangat minim akibat lemahnya sistem pendataan di lapangan.
“Begitu juga pajak alat berat. Saat ini ada ribuan alat berat yang masuk ke Kalimantan Tengah, baik untuk kegiatan food estate maupun sektor lainnya. Namun ironisnya banyak yang belum dapat didata sehingga belum memberikan manfaat maksimal bagi pendapatan daerah,” katanya.
Freddy mengungkapkan bahwa kebocoran potensi penerimaan ini dipicu oleh skema transaksi perusahaan. Mayoritas korporasi melakukan pembelian unit melalui kantor pusat di Jakarta, sehingga alokasi setoran perpajakan masuk ke kas pemerintah luar daerah.
“Salah satu kendalanya karena banyak perusahaan membeli alat berat melalui kantor pusat di Jakarta. Pajaknya dibayar di sana, begitu juga PPh dan kewajiban lainnya. Akibatnya daerah hanya memperoleh manfaat yang sangat kecil,” jelasnya.
Faktor pembelian secara tunai tanpa pembiayaan perbankan serta ketiadaan diler lokal semakin mempersulit penelusuran administrasi oleh pihak berwenang. “Selain itu, banyak perusahaan membeli alat berat secara tunai sehingga tidak melalui proses administrasi pembiayaan yang lebih mudah dipantau. Ditambah lagi, dealer alat berat sebagian besar berada di luar Kalimantan Tengah,” pungkasnya. (pri)
