Palangka Raya, Kantamedia.com – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 harus menjadi instrumen fiskal yang efisien, produktif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Hal ini disampaikan oleh juru bicara Fraksi Golkar, Okki Maulana, dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025 di Gedung DPRD Kalteng, Selasa (14/10). “APBD bukan hanya dokumen keuangan tahunan, tapi bentuk nyata tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya publik demi kemakmuran rakyat,” tegasnya.
Okki menyoroti bahwa total pendapatan daerah dalam RAPBD 2026 diproyeksikan sebesar Rp7,105 triliun, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp2,776 triliun atau 39,1 persen dari total pendapatan. Fraksi Golkar mendorong perluasan basis pajak daerah, penataan ulang skema retribusi, dan optimalisasi aset daerah secara profesional tanpa membebani masyarakat kecil.
“Digitalisasi sistem pemungutan pajak, integrasi data wajib pajak, serta peningkatan kontribusi BUMD seperti Bank Kalteng harus menjadi prioritas. Keuntungan korporasi daerah harus sejalan dengan peningkatan penerimaan daerah,” ujarnya.
Fraksi Golkar juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap penyertaan modal dan dividen BUMD agar kontribusinya terhadap keuangan daerah semakin signifikan. “BUMD perlu dikelola profesional dan transparan dengan indikator kinerja yang terukur,” tambah Okki.
Di sisi belanja daerah, Fraksi Golkar menilai struktur belanja masih didominasi oleh belanja pegawai dibandingkan belanja modal. “Kita perlu efisiensi di belanja operasional agar ruang fiskal untuk pembangunan publik semakin besar,” katanya.
Fraksi Golkar menegaskan komitmennya untuk mengawal pembahasan RAPBD agar setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. “APBD 2026 harus efisien, transparan, dan berpihak pada rakyat, bukan sekadar mengejar penyerapan anggaran,” tutup Okki. (Daw).
