Palangka Raya, Kantamedia.com – Anggota DPRD Kalimantan Tengah dari Fraksi Golkar, Okki Maulana, menilai wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD perlu dikaji secara hati-hati. Menurutnya, isu tersebut tidak hanya soal teknis, tetapi juga menyangkut dampak terhadap demokrasi lokal.
Okki mengakui terdapat pertimbangan efisiensi anggaran dan stabilitas pemerintahan daerah dalam wacana tersebut. Namun ia menegaskan, pilkada langsung memiliki fungsi strategis sebagai ruang partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin daerah. “Pilkada langsung bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga ruang partisipasi publik yang harus dijaga,” ujarnya, Sabtu (10/1/2026).
Menurutnya, jika evaluasi sistem pilkada memang diperlukan, maka fokus perbaikan harus diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan. Ia menyoroti persoalan biaya politik yang tinggi, lemahnya pengawasan, serta kualitas kandidat yang belum merata.
Okki menilai evaluasi yang tepat bukan dengan mengurangi hak politik masyarakat, melainkan memperbaiki tata kelola pilkada agar lebih bersih, transparan, dan berintegritas. Dengan begitu, kualitas demokrasi dapat meningkat tanpa mengorbankan partisipasi publik.
Ia juga menekankan pentingnya melibatkan suara masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan terkait perubahan sistem pilkada. Selain itu, kondisi dan karakteristik masing-masing daerah harus menjadi pertimbangan agar kebijakan tidak bersifat seragam dan tetap sesuai realitas lokal.
“Demokrasi lokal harus tetap sehat dan dipercaya publik. Itu hanya bisa tercapai jika setiap kebijakan diambil secara terbuka, melibatkan masyarakat, dan mempertimbangkan kondisi daerah,” pungkasnya. (Daw).
