Palangka Raya, kantamedia.com – Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah, Muhammad Ansyari, menegaskan bahwa capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, bukan sekadar indikator keberhasilan administratif.
Menurut Ansyari, di balik opini WTP masih terdapat sejumlah catatan dan rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti. DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan berbagai temuan dapat diperbaiki secara berkelanjutan. “Walaupun kita memperoleh opini WTP, tetap ada catatan-catatan yang harus ditindaklanjuti. DPRD berkewajiban melakukan koreksi, pengawasan, dan mendorong perbaikan ke depan,” ujarnya, Kamis (25/6/2026).
Ia menekankan bahwa pembahasan LKPJ bukan hanya agenda formal tahunan, melainkan instrumen evaluasi untuk melihat sejauh mana program pemerintah berjalan efektif serta mengidentifikasi persoalan yang masih memerlukan perhatian. Fokus utama pemerintah daerah, menurutnya, harus diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perhubungan.
Ansyari menyoroti masih banyaknya keluhan masyarakat terkait kondisi jalan rusak di sejumlah wilayah. Persoalan ini tidak hanya berdampak pada mobilitas masyarakat, tetapi juga memengaruhi aktivitas ekonomi dan distribusi barang antarwilayah. Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya penanganan isu ketenagakerjaan dan kemiskinan yang saling berkaitan.
Dalam kesempatan itu, Ansyari menyoroti capaian pendapatan daerah tahun anggaran 2026 yang baru terealisasi sekitar 32 persen hingga awal Juni. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah merealisasikan target pendapatan.
“Harapan kita pada November nanti realisasi pendapatan bisa mencapai 100 persen. Jika target tidak tercapai, maka pelaksanaan program pembangunan juga akan terdampak,” jelasnya.
DPRD berencana memanggil sejumlah organisasi perangkat daerah, termasuk BPKPD, untuk mendalami kendala yang menyebabkan realisasi pendapatan belum optimal. Ansyari menegaskan DPRD ingin memastikan pemerintah daerah memiliki langkah konkret agar target pendapatan tercapai dan pembangunan tetap berjalan sesuai rencana. (daw)
