Palangka Raya, Kantamedia.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah bersama pemerintah daerah menyepakati perombakan struktur alokasi anggaran dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan APBD 2027. Salah satu langkah tegas yang diambil adalah menghapus sejumlah pengajuan dana hibah yang terindikasi tidak sesuai ketentuan untuk selanjutnya dialihkan menjadi belanja modal.
Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi, menjelaskan bahwa proses penyusunan draf anggaran berjalan dinamis dengan menyerap berbagai masukan konstruktif dari jajaran anggota dewan guna menyempurnakan postur keuangan daerah.
“Kemarin pembahasan berjalan dinamis. Banyak masukan-masukannya sifatnya membangun, banyak masukan-masukannya sifatnya konstruktif dari teman-teman DPRD,” kata Junaidi, Rabu (19/8/2026).
Pembersihan pos anggaran bermasalah menjadi fokus utama dalam perancangan APBD tersebut. Pihak legislatif dan eksekutif sepakat menata kembali skema bantuan keuangan agar tidak menabrak regulasi yang berlaku.
“Banyak hal-hal hibah, banyak pos-pos hibah yang tidak sesuai ketentuan itu kita perbaiki. Ini memang janji kita bersama, kita perbaiki, kemudian kita drop untuk sementara, kemudian kita masukkan di belanja modal untuk tahun 2027,” tegas Junaidi.
Langkah penataan ulang alokasi dana hibah ini merupakan bagian dari penguatan tata kelola keuangan daerah yang dievaluasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Kementerian Dalam Negeri. Penyesuaian ini ditujukan agar pengeluaran daerah lebih transparan, akuntabel, dan memberikan dampak pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dalam draf KUA-PPAS RAPBD Kalteng 2027 yang telah disepakati, target pendapatan daerah diproyeksikan berada di angka Rp5,3 triliun. Sementara itu, total kebutuhan belanja daerah mencapai Rp5,7 triliun. “Anggaran untuk pendapatan daerah sebesar Rp5,3 triliun, kemudian belanja totalnya di Rp5,7 triliun. Minusnya ditutup dengan pembiayaan sebesar Rp350 miliar, sehingga klop APBD 2027 itu di Rp5,7 triliun,” pungkas Junaidi. (pri)
