Palangka Raya, Kantamedia.com – Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Khemal Nasery, mendukung langkah Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya menerapkan sistem sewa kendaraan dinas operasional melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Menurutnya, kebijakan tersebut dinilai lebih efisien dibandingkan pengadaan kendaraan dinas baru yang dapat membebani anggaran daerah dalam jangka panjang.
“Ini bagian dari upaya efisiensi anggaran. Tidak ada aturan yang dilanggar dalam sistem sewa kendaraan di lingkungan pemko. Pemerintah juga tidak perlu lagi menanggung biaya penyusutan aset, pajak kendaraan, maupun perawatan berat,” ujarnya, Selasa (26/5/2026).
Khemal menjelaskan, mekanisme sewa kendaraan dinas telah memiliki ketentuan yang jelas, mulai dari standar biaya sewa hingga jenis kendaraan yang disesuaikan dengan jabatan pengguna.
Ia menambahkan, seluruh biaya perawatan berkala menjadi tanggung jawab pihak penyedia jasa, termasuk penggantian oli, aki, hingga perbaikan kerusakan kendaraan.
“Kalau kendaraan masuk bengkel, vendor wajib menyediakan unit pengganti yang setara. Surat-surat kendaraan juga menjadi tanggung jawab penyedia jasa, sehingga pemko tidak lagi terbebani biaya pemeliharaan,” katanya.
Politikus Partai Golkar itu menegaskan, kendaraan sewa hanya boleh digunakan untuk kepentingan dinas dan tidak diperkenankan dipakai untuk keperluan pribadi maupun keluarga. “Jika digunakan pada hari libur harus disertai surat perintah resmi,” tegasnya.
Selain itu, ia menilai sistem sewa lebih menguntungkan dibandingkan pengadaan kendaraan baru yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah dan harus diganti kembali setelah beberapa tahun penggunaan. “Kalau pengadaan, setelah lima tahun pemko tetap harus menanggung biaya pemeliharaan. Bahkan kadang kendaraan akhirnya beralih fungsi. Ketika pejabat baru datang, pemerintah harus membeli kendaraan operasional baru lagi,” ucapnya.
Khemal juga mendorong agar kendaraan dinas yang sudah tua dan tidak layak segera dihapus dari daftar aset pemerintah dan dilelang secara terbuka agar tidak menjadi beban anggaran daerah. “Aset yang masih tercatat tetap memerlukan biaya pajak dan perawatan setiap tahun. Itu tentu membebani keuangan daerah,” katanya.
Menurutnya, sistem sewa memungkinkan pemerintah selalu mendapatkan kendaraan yang layak operasional karena vendor akan mengganti unit yang sudah tidak memenuhi standar. “Begitu kendaraan tidak layak digunakan, bisa diganti dengan unit baru dari vendor. Jadi operasional akan lebih maksimal,” tandasnya. (*/Fay)
