Ia menegaskan, jangan sampai terjadi kondisi ada ketentuannya harga tapi tidak ada pasokan.
Khemal menjelaskan, kenaikan BBM saat ini terjadi pada jenis non-subsidi seperti dexlite, pertamina dex, dan pertamax turbo. Namun hal tersebut tidak berdampak langsung pada kebutuhan pokok masyarakat jika distribusi BBM subsidi tetap berjalan dengan baik.
Terlepas dari itu Khemal mempertanyakan ketersediaan BBM subsidi yang tidak mengalami kenaikan harga, tetapi perlu dipastikan kembali kecukupannya di lapangan. Ia meminta Pertamina menghitung ulang kebutuhan BBM subsidi di Palangka Raya.
“Jadi kebutuhan BBM subsidi di Kota Palangka Raya ini perlu dikaji ulang. Jangan sampai ada harga tapi tidak ada barangnya,” tegasnya, Senin (4/5/2026).
Khemal juga menyoroti perbandingan dengan kota-kota besar seperti Bogor, Bandung, dan Jakarta, yang menurutnya tidak mengalami kendala berarti dalam ketersediaan pertalite. “Di sana tidak ada masalah. Pertalite lancar. Tidak seperti di sini yang masih terjadi antrean,” bebernya.
Disisi lain politikus Partai Golkar itu menilai ketidakcukupan BBM subsidi berdampak pada pelaku usaha kecil dan menengah. Dimana, ketika stok terbatas, pelaku usaha terpaksa menggunakan BBM non-subsidi yang lebih mahal, sehingga biaya operasional meningkat dan berimbas pada harga barang kebutuhan pokok.
“Kalau BBM subsidi tidak tersedia, mereka pakai non-subsidi. Otomatis biaya naik, dan itu memicu kenaikan harga,” jelasnya.
Tak dipungkiri ujar Khemal, dampak lain juga dirasakan masyarakat akibat antrean panjang di SPBU. Menurutnya, waktu tunggu yang lama membuat biaya operasional bertambah, terutama bagi sopir dan pelaku distribusi barang.
“Antre sampai berjam-jam itu ada biaya tambahan seperti makan, istirahat, dan waktu kerja yang terpotong. Ini tidak efisien,” imbubnya.
Lebih dari itu Khemal meminta Pertamina bersikap serius dalam mengelola distribusi BBM dan memastikan tidak ada kesenjangan perlakuan antara wilayah Kalimantan dan Pulau Jawa.
Ia juga mendorong adanya sistem informasi stok BBM secara daring di setiap SPBU agar masyarakat dapat mengetahui ketersediaan sebelum datang ke lokasi.
“Penting pula keterlibatan aparat keamanan untuk mengawasi distribusi BBM subsidi, agar tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan,“ tandasnya. (*/Fay)
