Ini Isi Surat Edaran Menkominfo tentang Etika Penggunaan AI

Kantamedia.com – Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi telah mengesahkan (SE) Menkominfo Nomor 9 tentang Etika Kecerdasan Artifisial (/AI).

Hal ini sebagai respon terhadap pesatnya pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari, di mana juga akan membawa nilai ekonomi yang signifikan.

Meski begitu, di tengah potensinya, Budi menegaskan AI juga membawa berbagai tantangan termasuk bias, halusinasi kecerdasan buatan, disinformasi, sampai ancaman hilangnya beberapa sektor pekerjaan akibat otomatisasi.

“Oleh karena itu upaya tata kelola semakin diperlukan agar pemanfaatan AI dapat dilakukan secara aman dan ,” kata Menkominfo di Jakarta, Jumat (22/12/2023).

“Berangkat dari kondisi tersebut, surat edaran ini kami tujukan kepada , aktifitas pemrograman berbasis AI, pada para penyelenggara sistem elektronik lingkup publik dan privat,” kata Budi.

Namun, Menkominfo menegaskan surat edaran etika kecerdasan buatan ini tidak bersifat mengikat secara hukum.

“Perlu kamu bahwa surat edaran ini tidak bersifat mengikat secara hukum melainkan sebagai pedoman, sehingga pengembangan dan pemanfaatan AI tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pelindungan ,” kata Budi.

Berdasarkan, salinan surat edaran AI tersebut, ada tiga pihak yang jadi tujuan SE ini. Mereka adalah: Pelaku Usaha Aktivitas pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial pada Kode Baku Lapangan Usaha Indonesia 62015, Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Publik, serta PSE Lingkup privat.

Isi Surat Edaran Menkominfo Nomor 9 tahun 2023

a. Penyelenggaraan kemampuan Kecerdasan Artifisial mencakup kegiatan konsultasi, analisis, dan pemrograman. Penggunaan teknologi Kecerdasan Artifisial termasuk ke dalam subset dari machine learning, natural language processing, expert system, deep learning, robotics, neural netuorks, dan subset lainnya.

b. Penyelenggaraan teknologi Kecerdasan Artifisial memperhatikan nilai Etika Kecerdasan Artifisial meliputi:

1. Inklusivitas

Penyelenggaraan Kecerdasan Artifisial perlu memperhatikan nilai kesetaraan, keadilan, dan perdamaian dalam menghasilkan informasi maupun inovasi untuk kepentingan bersama.

Bagikan berita ini