Kantamedia.com – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya resmi disahkan menjadi undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).
Persidangan dengan agenda tunggal tersebut dipimpin secara langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani bersama empat pimpinan dewan lainnya, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal. Tercatat sebanyak 361 dari total 573 anggota legislatif yang mewakili seluruh fraksi menandatangani daftar hadir rapat.
“Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan yang langsung disambut seruan setuju oleh seluruh peserta sidang paripurna.
Pengesahan ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bulat seluruh fraksi pada rapat pleno pengambilan keputusan tingkat pertama di Komisi III DPR sehari sebelumnya, Rabu (18/11/2026). Dalam forum yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad tersebut, semua fraksi memberikan persetujuan tanpa catatan.
Kalangan legislatif menilai regulasi ini telah terkatung-katung selama 18 tahun tanpa kejelasan pembahasan. Pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, penyusunan produk hukum tersebut akhirnya tuntas lebih cepat dari tenggat waktu yang dipatok hingga 15 Desember mendatang.
“Kita menyadari bersama RUU ini sangat ditunggu oleh masyarakat. Kita beruntung kita bisa menyelesaikan RUU yang ditunggu masyarakat banyak ini. Kita sadar bahwa RUU Perampasan Aset sudah dimulai sejak 2008,” ujar anggota fraksi PKS, Nasir Djamil.
Perjalanan Panjang Hingga Disahkan
Lahirnya Undang-Undang Perampasan Aset melewati proses berliku selama puluhan tahun. Wacana penyitaan harta hasil kejahatan sejatinya sudah digulirkan sejak 23 tahun silam dan terus didesak oleh berbagai elemen pegiat antikorupsi, meski realisasinya kerap tersendat.
Draf beleid ini pertama kali diajukan ke parlemen pada 2010. Setelah sempat vakum cukup lama, penyusunan naskah akademik serta draf regulasi kembali digenjot secara maraton mulai September 2025 hingga Januari 2026 sebelum akhirnya rampung dibahas di tingkat komisi.
10 Poin Penting UU Perampasan Aset
Sebelum palu pengesahan diketuk, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, merinci sepuluh pokok materi utama yang termuat di dalam undang-undang tersebut:
1. Prinsip dan asas hukum
Beleid ini bertumpu pada asas hukum dalam setiap prosedur penyitaan guna menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM).
2. Ruang lingkup tindak pidana
Mengatur batasan jenis, nominal, dan kriteria harta kekayaan yang dapat dirampas. Jangkauannya tidak terbatas pada kasus korupsi, melainkan meluas ke tindak pidana lain seperti penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang merugikan masyarakat luas, termasuk investasi bodong dan perdagangan saham ilegal.
3. Penegasan ancaman pidana
Sanksi pidana bagi pelaku kejahatan korupsi maupun tindak pidana lainnya tetap berlaku penuh sesuai hukum yang berlaku, termasuk opsi hukuman mati.
4. Hukum acara tanpa putusan pidana
Merinci tata cara dan pembagian wewenang mekanisme penyitaan tanpa menunggu putusan pidana (non-conviction based asset forfeiture). Prosesnya meliputi penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan persidangan, putusan pengadilan, hingga eksekusi.
5. Perlindungan pihak ketiga
Menjamin perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beriktikad baik melalui mekanisme pembuktian dan hak pembelaan yang proporsional.
6. Pemulihan hak korban
Memprioritaskan pengembalian kerugian kepada korban kejahatan serta mengatur tata kelola aset negara agar bermanfaat bagi publik.
7. Pengelolaan aset secara profesional
Menetapkan tugas dan wewenang lembaga khusus untuk mengelola barang rampasan secara akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pelepasan aset.
8. Pengawasan independen
Menyediakan mekanisme kontrol terhadap proses penyitaan dan pengelolaan harta oleh badan pengawas yang bersifat independen.
9. Pencegahan penyalahgunaan wewenang
Memasang rambu-rambu hukum guna menutup celah penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh aparat penegak hukum saat menjalankan aturan ini.
10. Transparansi berbasis teknologi
Mewajibkan integrasi teknologi dan sistem informasi dalam tata kelola barang rampasan demi menjamin keterbukaan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. (*/pri)






