Kantamedia.com – Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), memberikan penekanan keras bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk tetap konsisten menjaga netralitas dan menjauhi ranah politik praktis. Pesan tersebut disampaikan sebagai bentuk pengingat agar institusi pertahanan negara tersebut senantiasa beroperasi di bawah payung konstitusi dan demokrasi.
Dalam pidatonya sebagai pembicara utama di forum Supermentor yang digelar oleh Foreign Policy Community of Indonesia di Jakarta, Selasa (14/4/2026), SBY menegaskan bahwa profesionalisme militer adalah kunci kepercayaan publik. Ia menitikberatkan bahwa sebagai instrumen negara, militer harus berdiri di atas kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok politik tertentu.
“Sebagai bagian dari sejarah reformasi ABRI, saya meminta TNI konsisten pada tugas pokoknya. Jangan terseret dalam politik praktis dan tetaplah netral dalam setiap kontestasi demokrasi agar tercipta keadilan bagi semua pihak,” ujar SBY di hadapan ratusan peserta dari kalangan milenial dan Gen Z.
Ia mengingatkan, sebagai instrumen negara, TNI bersama Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) adalah milik rakyat, sehingga harus berdiri di atas kepentingan bangsa, bukan kelompok politik tertentu.
“Kita akan bangga kalau TNI-nya hebat, jago, tapi juga patuh pada demokrasi dan the rule of law,” kata Ketua Majelis Kehormatan Partai Demokrat itu.
SBY juga mengisahkan pengalaman masa kepemimpinannya ketika menghadapi krisis penyanderaan kapal MV Sinar Kudus di perairan Somalia pada 2011. Saat itu, ia memberi restu kepada TNI untuk melaksanakan operasi militer demi membebaskan warga negara Indonesia yang menjadi sandera. Operasi tersebut dipimpin Mayor Jenderal TNI (Mar) M. Alfan Baharudin melalui Satgas Merah Putih. SBY mengakui keputusan itu penuh risiko, namun ia menilai penyelamatan warga dan kapal Indonesia adalah bagian dari menjaga kedaulatan negara.
Selain jalur militer, SBY menempuh diplomasi dengan berbagai pihak. Menteri Pertahanan kala itu meminta persetujuan Komisi I DPR RI, sementara Menteri Luar Negeri melakukan pertemuan dengan Menlu Somalia di Dubai. Indonesia juga berkoordinasi dengan PBB untuk memastikan operasi tidak melanggar hukum internasional. Berkat kombinasi strategi militer dan diplomasi, misi tersebut berhasil tanpa menabrak aturan global.
SBY menegaskan, keberhasilan itu menjadi pelajaran penting bahwa Indonesia, meski bukan negara adidaya, mampu menunjukkan ketegasan sekaligus kepatuhan terhadap hukum internasional. Ia menutup pesannya dengan harapan agar TNI terus menjaga profesionalisme, menjunjung demokrasi, dan tidak tergelincir dalam politik praktis. (*/pri)
