Pasuruan, Kantamedia.com – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas PGRI Wiranegara (UNIWARA) menggelar Sekolah Legislatif di Gedung DPRD Kota Pasuruan dengan menghadirkan unsur DPRD dan Bawaslu sebagai narasumber. Kegiatan ini menjadi ruang dialog bagi mahasiswa untuk mengkaji fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran sekaligus mengkritisi berbagai persoalan yang masih dihadapi Kota Pasuruan.
Presiden Mahasiswa BEM UNIWARA, Muhammad Qommaruddin, menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial atau agenda politik lima tahunan. Menurutnya, demokrasi harus mampu menghadirkan perubahan yang nyata bagi masyarakat.
“Kami tidak datang hanya untuk mendengar teori tentang legislasi dan pengawasan. Kami datang membawa suara masyarakat yang masih menginginkan pelayanan publik yang lebih baik, kebijakan yang berpihak kepada rakyat, serta penggunaan anggaran yang benar-benar memberikan manfaat. Jika demokrasi hanya menghasilkan janji tanpa perubahan, maka kepercayaan publik akan terus menurun,” tegas Muhammad Qommaruddin.
Ia juga menyoroti pentingnya fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan pemerintah daerah. “DPRD harus menjadi representasi rakyat yang berani mengawasi setiap kebijakan secara objektif. Pengawasan tidak boleh berhenti pada rapat dan laporan, tetapi harus mampu memastikan bahwa setiap rupiah APBD kembali kepada kesejahteraan masyarakat Kota Pasuruan.”
Sementara itu, Ketua Pelaksana, Ja’far Shodiq, menyampaikan bahwa Sekolah Legislatif merupakan wadah untuk membangun kesadaran politik mahasiswa agar tidak hanya menjadi penonton dalam proses demokrasi.
“Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal jalannya pemerintahan. Kota Pasuruan masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, hingga ruang partisipasi publik yang harus semakin terbuka. Kami berharap kritik yang disampaikan hari ini menjadi masukan yang membangun, bukan dianggap sebagai ancaman.”
BEM UNIWARA menilai bahwa pembangunan Kota Pasuruan membutuhkan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, DPRD, lembaga pengawas, perguruan tinggi, dan masyarakat. Keterbukaan informasi, akuntabilitas anggaran, serta ruang dialog yang aktif dinilai menjadi kunci untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi di tingkat daerah.
Melalui kegiatan ini, BEM UNIWARA menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra kritis pemerintah dalam mengawal kebijakan publik, memperkuat pendidikan politik, dan memastikan aspirasi masyarakat tetap menjadi prioritas dalam setiap proses pembangunan.
“Kritik bukanlah bentuk kebencian terhadap pemerintah, melainkan wujud kepedulian agar Kota Pasuruan mampu tumbuh menjadi kota yang lebih adil, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” tutup Muhammad Qommaruddin. (mul)
