Palangka Raya, Kantamedia.com – Gelombang aksi mahasiswa mewarnai peringatan Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional di Kota Palangka Raya, Senin (4/5/2026). Aksi yang dipusatkan di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah itu menyoroti ketimpangan kesejahteraan buruh dan akses pendidikan yang dinilai belum merata.
Koordinator lapangan aksi, Jales Veva, menyebut kondisi buruh informal masih jauh dari layak. Berdasarkan pemantauan mahasiswa, banyak pekerja harian di sektor informal menerima upah tidak pasti, berkisar Rp20 ribu hingga Rp50 ribu per hari. “Buruh informal ini yang paling rentan. Tidak ada kepastian upah, bahkan dibayar mingguan tanpa jaminan kerja yang jelas,” ujarnya.
Selain upah, mahasiswa juga menyoroti minimnya perlindungan jaminan sosial. Sebagian besar buruh informal tidak terdaftar dalam skema BPJS, sehingga tidak memiliki jaminan kesehatan maupun keamanan kerja. “Tenaga mereka digunakan, tapi tidak ada perlindungan. Ini yang kami anggap sebagai ketimpangan struktural,” tegas Jales.
Aksi sempat diwarnai kekecewaan karena massa tidak dapat bertemu langsung dengan Gubernur Kalimantan Tengah. Mahasiswa menilai dialog dengan perwakilan pemerintah belum cukup untuk menghasilkan keputusan strategis. “Kami ingin perubahan regulasi. Kalau hanya diskusi dengan perwakilan, itu tidak menyelesaikan masalah,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Darliansjah, menyatakan pemerintah mengapresiasi aspirasi mahasiswa dan memastikan seluruh tuntutan akan ditindaklanjuti. “Tugas pemerintah adalah mendengar, mencatat, dan merumuskan kebijakan. Seluruh aspirasi ini akan kami sampaikan kepada Gubernur,” ujarnya.
Ia juga menyinggung rencana pembentukan peraturan daerah terkait perlindungan masyarakat dalam konflik lahan yang dinilai berkaitan dengan hak-hak buruh dan masyarakat adat.
Sementara itu, Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah, Junaidi, menilai aksi mahasiswa sebagai bentuk kontrol sosial yang penting. Ia mengakui isu buruh, pendidikan, dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi perhatian serius legislatif. “Banyak laporan PHK di berbagai daerah, terutama akibat penyesuaian sektor pertambangan. Pemerintah harus hadir memastikan hak-hak buruh tetap terpenuhi,” ujarnya.
Junaidi menambahkan, pentingnya dialog terbuka antara pemerintah, DPRD, dan mahasiswa untuk merumuskan kebijakan konkret, termasuk menjamin masa depan lulusan perguruan tinggi agar tidak berujung pada pengangguran. (daw).
