Pulang Pisau, Kantamedia.com – Wakil Bupati Pulang Pisau Ahmad Jayadikarta secara resmi membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penghitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2025 yang digelar di Aula Banama Tingang, Kantor Bupati Pulang Pisau, Jumat (25/7/2025).
Dalam sambutannya, Wabup menekankan pentingnya FGD IKD sebagai fondasi kebijakan berbasis data untuk membangun sistem penanggulangan bencana yang tangguh dan terintegrasi.
“FGD ini bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan momentum membangun ketahanan daerah yang berbasis data, inklusif, dan partisipatif. IKD menjadi tolok ukur penting untuk menyusun indikator kinerja utama dan arah RPJMD kita,” ujarnya.
Ahmad Jayadikarta juga mengajak seluruh peserta aktif berpartisipasi dan menyampaikan data kondisi riil di lapangan.
“Pulang Pisau merupakan wilayah dengan tingkat risiko bencana yang tinggi, mulai dari karhutla, banjir hingga cuaca ekstrem. Ketangguhan tidak bisa dibangun hanya oleh BPBD, tetapi perlu sinergi semua pihak,” tambahnya.
FGD IKD 2025 kali ini menelaah 71 indikator, mulai dari kapasitas kelembagaan, potensi risiko, hingga komitmen pemerintah. Data hasil FGD akan diinput ke dalam sistem Inarisk BNPB sebagai dasar penilaian ketahanan daerah.
Deputi BNPB yang diwakili Franta Eveline, Penelaah Teknis di Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB, menjelaskan bahwa IKD merupakan rapor daerah dalam menanggulangi bencana di tiga fase: pra, saat, dan pasca bencana.
“BPBD memang menjadi leading sector, tapi penanggulangan bencana bukan tugas mereka sendiri. FGD ini digelar agar seluruh SKPD menyumbangkan data dan informasi, sekaligus menunjukkan program nyata mereka dalam pengurangan risiko bencana,” tegas Franta.
Ia juga menekankan bahwa hasil IKD berpengaruh langsung terhadap Indeks Risiko Bencana (IRB) nasional. Jika nilai IKD rendah, maka IRB kepala daerah akan naik — yang tentu bukan hal membanggakan.
“Dari sinilah pemerintah pusat bisa tahu secara jelas kendala daerah, termasuk kebutuhan seperti alat pemadam atau infrastruktur lainnya. Tanpa data ini, pusat tak bisa memberi solusi yang tepat,” jelasnya.
Sementara itu, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Pulang Pisau, Jekson, melaporkan bahwa saat ini telah terdeteksi dua titik hotspot, yakni di perbatasan Palangka Raya dan Kecamatan Kahayan Tengah, serta di wilayah Sebangau. Namun akses menuju titik tersebut sangat terbatas.
“Kita sudah masuk musim kemarau, terutama di wilayah Jabiren hingga Kahayan Hilir. Puncaknya diperkirakan pada September,” ungkapnya. Ia juga mengingatkan bahwa karhutla belakang kantor dewan diduga akibat kelalaian warga.
Wabup Jayadikarta menutup sambutannya dengan mengingatkan bahwa kegiatan ini harus dimaknai lebih dari sekadar pemenuhan administrasi.
“Harus ada keseriusan. Jangan hanya mengejar nilai, tapi benar-benar dilaksanakan. Karena Kabupaten Pulang Pisau sangat rentan terhadap bencana,” pungkasnya. (arw)
