Palangka Raya, Kantamedia.com – Upaya pemadaman karhutla dan penanggulangan kabut asap di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, membentur tembok finansial. Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya mengonfirmasi bahwa alokasi dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikhususkan untuk penanganan bencana tersebut kini telah ludes terpakai per Agustus 2026.
Wakil Wali Kota Palangka Raya Achmad Zaini membeberkan bahwa ketersediaan anggaran yang ada sejatinya hanya diproyeksikan untuk menopang kebutuhan operasional hingga bulan lalu. Alhasil, pemkot kini harus memutar otak agar kerja pemadaman dan patroli di lapangan tidak lumpuh total sebelum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026 resmi disahkan.
“BTT-nya ini sebenarnya pas sampai Agustus saja. Sekarang sudah habis. Masuk di perubahan, langsung disambung di perubahan,” ungkap Zaini di Palangka Raya, Sabtu (5/9/2026).
Kendati dibayang-bayangi krisis pendanaan, Zulkarnain memastikan seluruh jajaran Satgas penanggulangan bencana tidak akan menarik diri dari lokasi kebakaran. Operasi pembasahan lahan gambut, penyisiran titik api, hingga pemantauan udara tetap diupayakan secara maksimal dengan skema pendanaan darurat internal.
“Kita memang harus nalang-nalangin juga kegiatan-kegiatan operasional,” tuturnya.
Andalkan Bantuan Lintas Instansi
Untuk menjaga kesinambungan kerja personel di lapangan, Pemko Palangka Raya mulai menjajaki opsi bantuan pendanaan dan logistik dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah hingga pemerintah pusat. Kolaborasi antar-lembaga menjadi modal utama dalam mempertahankan ritme pemadaman saat kas daerah menipis.
“Kalau di provinsi ada anggaran bisa juga membantu. Atau paling parah ada lembaga-lembaga. Pusat kemarin juga dapat sebenarnya, tapi tidak banyak,” jelas Zaini.
Ancaman karhutla di ibu kota Kalteng ini memang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Karakteristik lahan gambut yang mendominasi kawasan Palangka Raya membuat kobaran api kerap merayap diam-diam di bawah permukaan tanah. Didukung cuaca terik serta hembusan angin kencang, asap pekat terus terproduksi dan memperburuk kualitas udara di pemukiman warga.
Menghadapi situasi pelik ini, Zaini memungkasi bahwa percepatan pengesahan APBD Perubahan pada September ini menjadi kunci mutlak untuk menyuntikkan kembali dana BTT yang baru.
“Harapan kita September ini tidak terlalu lama anggaran perubahan bisa disahkan. Sehingga BTT untuk karhutla juga bisa,” ujarnya.
Sembari menunggu kepastian legalisasi dana baru tersebut, Pemko Palangka Raya memilih terus menyiagakan armada dan personel demi mencegah perluasan sebaran asap di wilayahnya. (pri)
