Pernyataan itu disampaikan Agustiar pada Selasa (20/10/2026). Ia menyebut jumlah bantuan yang dimaksud mencapai sekitar 36 ribu, meski dalam keterangannya tidak merinci secara spesifik jenis bantuan maupun satuan penerimanya. Ia menyebut angka tersebut baru mencakup Palangka Raya.

“Kurang lebih 36 ribu kurang lebih, ya. Baru Palangka Raya,” ujarnya.

Agustiar mengatakan laporan mengenai warga yang terdampak karhutla masih terus diterima. Ia meminta agar masyarakat yang membutuhkan bantuan mendapat perhatian, bukan hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan.

Pemerintah provinsi, lanjutnya, juga membantu penyediaan air bersih di berbagai wilayah Kalimantan Tengah. Ia menyebut nilai bantuan air bersih telah mencapai lebih dari Rp10 juta dan permintaan dari masyarakat akan terus dilayani melalui koordinasi dengan bupati dan wali kota.

Selain bantuan kebutuhan dasar, Agustiar menyebut sejumlah upaya lain yang telah dilakukan, termasuk asuransi bagi relawan dan penyediaan Rumah Oksigen untuk membantu warga menghadapi dampak kabut asap. Ia juga mengapresiasi sinergi Pangdam dan Kapolda dalam penanganan karhutla.

Meski demikian, Agustiar mengakui pelaksanaan penanganan di lapangan masih dapat memiliki kekurangan dan perlu diperbaiki.

Terkait demonstrasi yang berlangsung di tengah persoalan karhutla, Agustiar menilai kritik masyarakat merupakan bagian dari demokrasi dan dapat menjadi dorongan bagi pemerintah untuk bekerja lebih baik.

“Kalau ada demo, besok itu bagus, ya kan, untuk suatu apa? Di dalam demokrasi begini, bagus, ya. Untuk apa? Untuk vitamin kami, untuk energi kami, untuk membangun Kalimantan Tengah,” katanya.

Ia menegaskan tidak menolak kritik dari masyarakat. Agustiar juga menyebut para pengkritik tetap merupakan bagian dari masyarakat yang harus diperhatikan oleh pemerintah sebagai pemimpin daerah. (daw)

Artikel Agustiar Sebut Bantuan Karhutla Kalteng Terus Berjalan pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Program ini bagian dari upaya memperkuat manajemen talenta sekaligus meningkatkan mutu sumber daya manusia aparatur di lingkungan Pemprov Kalteng. Hasil profiling nantinya menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menempatkan pegawai sesuai potensi dan kompetensinya.

Dalam sambutannya, Sekda berterima kasih kepada BKD Kalteng dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang mendukung penyelenggaraan ProASN. Ia menilai kegiatan ini langkah strategis untuk mendapatkan gambaran objektif dan terukur tentang potensi ASN, yang kelak menjadi dasar pengembangan karier dan peningkatan kinerja.

“Prinsip the right person in the right place perlu diterapkan agar setiap ASN dapat menjalankan peran secara tepat, sekaligus mendukung pengembangan kompetensi, perencanaan karier, dan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN,” ujar Sekda.

Linae juga mengingatkan bahwa profesionalisme aparatur tidak cukup diwujudkan lewat rutinitas kerja. Karena itu, ia meminta peserta mengikuti asesmen dengan serius, jujur, dan bertanggung jawab. Asesmen ini juga diharapkan menjadi sarana bagi peserta untuk mengenali kompetensi diri serta aspek yang masih perlu dibenahi.

Diikuti 1.020 PNS

Kepala BKD Kalteng Lisda Arriyana melaporkan, ProASN 2026 diikuti 1.020 PNS yang telah memenuhi persyaratan. Kegiatan berlangsung pada 19–22 Oktober 2026 dalam tiga sesi setiap hari, menyesuaikan kapasitas unit Computer Assisted Test (CAT) yang tersedia.

Pelaksanaan ProASN merupakan tindak lanjut Surat Edaran Kepala BKN Nomor 6 Tahun 2026 tentang Profiling Aparatur Sipil Negara. Aturan itu disusun untuk mempercepat penerapan manajemen talenta di instansi pemerintah.

“Hasil pemetaan ini diharapkan dapat mendukung pengelolaan ASN yang lebih objektif, transparan, dan berbasis data, sekaligus menyelaraskan pengembangan aparatur dengan kebutuhan organisasi dan arah pembangunan daerah,” ujar Lisda.

Melalui kegiatan ini, Pemprov Kalteng berharap dapat memperkuat manajemen talenta dan membentuk aparatur yang profesional, adaptif, berintegritas, dan berdaya saing. Tujuan akhirnya mendukung visi dan misi Gubernur serta Wakil Gubernur Kalteng menuju Kalteng yang semakin Berkah, Maju, dan Bermartabat. (pri)

Artikel 1.020 PNS Pemprov Kalteng Jalani Profiling ASN hingga 22 Oktober pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Langkah ini digerakkan lewat koordinasi lintas instansi. Pelakunya adalah Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK) Provinsi Kalteng, BPBD kabupaten/kota, TNI, Polri, Dinas Kehutanan, dan Manggala Agni, dengan dukungan pemerintah pusat. Fokusnya mencakup kesiapan pemadaman, penguatan sumber air, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat selama kemarau.

Ribuan Peralatan Disiagakan

Menurut rekapitulasi sarpras BPBD kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah per 16 Oktober 2026, peralatan penanganan karhutla itu terdiri atas 314 unit kendaraan operasional, 394 unit mesin pompa dan genset, 1.848 unit/rol selang, nozzle, dan konektor, serta 1.736 unit/set alat pelindung diri (APD). Selebihnya berupa 186 unit tenda, 252 unit perangkat drone dan komunikasi, sembilan perahu atau sarana apung, dan 873 alat pemadaman manual. Seluruhnya mendukung petugas di wilayah rawan kebakaran.

Pemprov Kalteng juga menambah peralatan memakai anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Pengadaannya meliputi 400 set pompa tiga inci, 1.500 rol selang 1,5 inci, 500 nozzle gun, dan 300 konektor Y dalam dua ukuran.

Perlengkapan keselamatan petugas ikut dibeli, yakni 500 APD waterpack, 500 pasang sepatu bot, 500 helm pemadam, 500 senter kepala, 300 kacamata pelindung, 50 tangki portabel, 100 mesin semprot gendong, 200 radio HT, lima drone thermal, dan enam mobil pemadam kebakaran.

Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut menyumbang 11 jenis sarpras untuk BPB-PK Provinsi Kalteng. Bantuan itu antara lain mesin pompa air, tenda pengungsi, tangki fleksibel berkapasitas 5.000 liter, APD karhutla, SCBA, kepyok, jetshooter, dan selang pemadam. Dua motor trail juga disediakan untuk memperlancar mobilitas petugas di Kabupaten Lamandau.

628 Sumur Bor untuk Pasokan Air

Demi menjamin pasokan air untuk pemadaman dan pembasahan lahan, berbagai pihak telah membangun 628 titik sumur bor. Rinciannya, 26 titik oleh BPBD Provinsi, 237 titik oleh Dinas Kehutanan, 210 titik oleh Polda, 117 titik oleh TNI lewat empat Kodim, dan 38 titik oleh Manggala Agni.

Sumur-sumur itu diharapkan membantu petugas, terutama di kawasan rawan karhutla dan lahan gambut. Sumber air tersebut juga penting untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api di lokasi yang sudah ditangani.

Air Bersih untuk Warga Terdampak

Pada 15 Oktober 2026, sebanyak 121.600 liter air bersih disalurkan ke Kabupaten Barito Utara, Seruyan, Katingan, Kotawaringin Barat, Barito Timur, dan Murung Raya.

Di Barito Utara, Dusun Parang Kampeng dan Desa Ipu masing-masing menerima 4.000 liter. Di Seruyan, bantuan menjangkau Desa Halimaung Jaya (4.000 liter), Sungai Undang (4.000 liter), Sembuluh II (7.700 liter), Terawan (6.000 liter), Bangkal (28.600 liter), Sembuluh I (8.400 liter), dan Selunuk (2.200 liter).

Kelurahan Kasongan Lama di Katingan mendapat 2.400 liter. Di Kotawaringin Barat, air disalurkan ke Desa Umpang (1.300 liter), Desa Bangkuang (12.000 liter), Kelurahan Mendawai di Jalan Sudirman (5.000 liter), Kelurahan Madurejo (2.000 liter), dan Desa Sungai Kapitan (2.000 liter).

Dusun Bantai Karau di Barito Timur menerima 24.400 liter, sedangkan Desa Sungai Lunuk, Kelurahan Puruk Cahu Seberang, dan Desa Muara Jaan di Murung Raya masing-masing 1.200 liter.

Dengan penyaluran itu, total distribusi air bersih di Kalimantan Tengah mencapai 10.002.150 liter hingga 15 Oktober 2026. Bantuan tersebut diharapkan memenuhi kebutuhan air warga di wilayah yang pasokannya terbatas selama kemarau.

Lewat kesiapan ribuan sarpras, ratusan sumur bor, dan distribusi air bersih berkelanjutan, Pemprov Kalteng terus memperkuat penanganan karhutla sekaligus menekan dampak kekeringan. Koordinasi lintas instansi tetap diperlukan agar operasi di lapangan efektif dan keselamatan serta kebutuhan dasar warga Kalimantan Tengah terlindungi. (pri)

Artikel Atasi Kekeringan, Pemprov Kalteng Salurkan 10 Juta Liter Air Bersih pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran meninjau langsung sejumlah venue di Pangkalan Bun, Rabu (7/10/2026). Dari hasil peninjauan itu, ia menyatakan fasilitas yang disiapkan untuk ajang Porprov Kalteng dalam kondisi baik.

“Secara umum, fasilitasnya sudah siap dan tidak ada masalah,” ujar Agustiar.

Porprov Kalteng dijadwalkan berlangsung pada November 2026. Waktu pelaksanaan itu masih bisa menyesuaikan kondisi cuaca dan kesiapan akhir seluruh sarana pendukung.

Sementara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalteng Agus Siswadi mengatakan, pekerjaan kini berfokus pada penataan dan pengecekan fasilitas agar semuanya siap dipakai.

“Progresnya sudah sekitar 90 persen. Saat ini tinggal penataan dan penyelesaian beberapa bagian. Kami juga terus melakukan pengecekan untuk memastikan perkembangan pekerjaannya sesuai target,” jelasnya.

Menurut Agus, pengecekan dilakukan bertahap dengan memperhatikan cuaca di lapangan. Langkah itu ditempuh supaya pekerjaan selesai sesuai target dan fasilitas pertandingan memenuhi kebutuhan atlet.

Sebagian besar cabang olahraga akan dipusatkan di kawasan sports center. Venue yang disiapkan mencakup sepak bola, atletik, bola voli, futsal, bola basket, motocross, skateboard, dan cabang lainnya. Panitia memperkirakan lebih dari 6.000 atlet akan bertanding di sekitar 32 cabang olahraga, belum termasuk ofisial dan unsur pendukung.

Tuan Rumah Berharap Dampak Ekonomi

Sekretaris Daerah Kobar Rody Iskandar menyatakan, pemerintah kabupaten terus memaksimalkan persiapan agar bisa menjadi tuan rumah yang baik. Ia mengakui kabut asap dan cuaca menjadi kendala, tetapi persiapan tetap berjalan.

“Karena Kobar ditetapkan sebagai tuan rumah, tentunya kami akan berusaha memberikan yang terbaik. Meskipun saat ini ada kendala terkait kabut asap dan kondisi cuaca, persiapan tetap kami maksimalkan,” kata Rody.

Selain venue, Pemkab Kobar telah menyampaikan informasi tentang hotel, katering, dan fasilitas pendukung kepada seluruh kabupaten/kota peserta untuk memenuhi kebutuhan kontingen selama pesta olahraga berlangsung.

Rody juga berharap perhelatan ini menggerakkan perekonomian warga Kobar, terutama pelaku usaha lokal. “Kami berharap pergerakan ekonomi dapat dirasakan mulai dari pelaku UMKM, usaha mikro dan menengah, hingga sektor perhotelan dan jasa wisata,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Kalteng menargetkan semua persiapan tuntas tepat waktu sehingga Porprov XIII berjalan lancar dan setiap kontingen mendapat fasilitas pertandingan yang layak. (*/pri)

Artikel Persiapan Porprov Kalteng 2026 Capai 90 Persen, Akan Digelar November pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Program pemutihan pajak kendaraan itu disiapkan sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah kepada masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta polusi asap yang melanda wilayah tersebut. Pemprov Kalteng menilai pembebasan ini dapat meringankan beban warga yang sedang menghadapi situasi sulit akibat bencana tersebut.

Program ini berlandaskan Peraturan Gubernur (Pergub) Kalimantan Tengah Nomor 28 Tahun 2026. Melalui program ini, masyarakat pemilik kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat mendapatkan sejumlah keringanan fiskal, yaitu:

1. Pembebasan tunggakan pajak kendaraan bermotor.
2. Penghapusan denda PKB.
3. Pembebasan pokok PKB dan Bea Balik Nama (BBN) untuk kendaraan mutasi masuk dari luar Provinsi Kalteng.
4. Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua (BBNKB II).
5. Penghapusan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) untuk tahun-tahun sebelumnya.

Meski demikian, tidak semua kendaraan mendapat fasilitas ini. Kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah dan memenuhi ketentuan kapasitas isi silinder besar, sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92/PMK.03/2019, dikecualikan dari program pembebasan.

Pemprov Kalteng juga mengingatkan bahwa sejumlah biaya tetap harus dibayar sesuai ketentuan. Di antaranya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Polri untuk penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), serta kewajiban lain yang berlaku.

Masyarakat diimbau tidak menunda pembayaran hingga akhir tahun. Wajib pajak dapat mendatangi kantor Samsat terdekat atau memanfaatkan layanan Samsat yang tersedia untuk menyelesaikan kewajiban sekaligus memperbarui data kendaraan. Dengan program ini, warga hanya perlu membayar pajak tahun berjalan. (pri)

Artikel Lagi, Pemprov Kalteng Putihkan Denda dan Tunggakan PKB, Ini Jadwalnya pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

“Untuk tanggap darurat pasti diperpanjang ya,” ujar Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran saat ditemui di Kantor DPRD Kalteng, Palangka Raya, Selasa malam (29/9/2026).

Agustiar menjelaskan, keputusan memperpanjang status darurat karhutla Kalteng diambil lantaran kondisi udara di lapangan masih diselimuti kabut asap. Menurutnya, situasi tersebut menjadi pertimbangan utama sehingga masa tanggap darurat tidak bisa dihentikan begitu saja meski batas waktu sebelumnya telah habis.

“Sampai 30 hari ke depan. Masanya kan habis hari ini. Melihat situasi kabut asap begini, makanya kami perpanjang ya,” katanya.

Selain soal perpanjangan status, Agustiar turut menyinggung penggunaan anggaran penanganan karhutla yang menurutnya telah berjalan sejak awal. Ia menyebut, transparansi penyerapan anggaran kini dapat dipantau publik secara digital melalui internet.

“Anggaran sudah berjalan tadi ya, untuk penyerapannya sekarang zaman digital ya. Dilihat saja, internet kelihatan saja,” ujarnya.

Sebelum diperpanjang, status tanggap darurat karhutla di Kalimantan Tengah sejatinya telah ditetapkan lebih dulu selama 30 hari, terhitung sejak 31 Agustus hingga 29 September 2026. Penetapan status tanggap darurat itu sendiri merupakan kelanjutan dari status siaga darurat karhutla yang sebelumnya diberlakukan melalui Surat Gubernur Kalteng Nomor 100.3.3.1/230/2026.

Data yang dihimpun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalteng periode 1 Januari hingga 29 September 2026 mencatat sebanyak 192.217 titik hotspot, berdasarkan hasil pemantauan HS BRIN dan Sipongi.

Sementara itu, berdasarkan laporan lapangan yang dihimpun dari kabupaten dan kota kepada Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Provinsi Kalteng, luas area yang terbakar akibat karhutla Kalteng mencapai 15.075,71 hektare.

Adapun berdasarkan citra satelit Landsat 8 OLI/TIRS yang diolah melalui Sipongi milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas area terbakar di Kalimantan Tengah tercatat sebesar 7.634 hektare. (*/pri)

Artikel Status Tanggap Darurat Karhutla Kalteng Diperpanjang 30 Hari pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalteng yang dibacakan Juru Bicara Banggar Bryan Iskandar menjadi salah satu tahapan sebelum persetujuan bersama. Dalam struktur yang disepakati, pendapatan daerah ditetapkan Rp5,355 triliun lebih dengan defisit Rp225,517 miliar lebih.

Defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan netto dengan nilai yang sama, yang bersumber dari penggunaan SiLPA Rp216,072 miliar dan pembiayaan utang daerah Rp10 miliar. Sementara belanja daerah akan membiayai 222 program, 670 kegiatan dan 2.140 subkegiatan.

Setelah persetujuan DPRD, proses selanjutnya berada di tangan pemerintah provinsi untuk mengikuti tahapan evaluasi pemerintah pusat.

Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo yang membacakan pidato Gubernur Agustiar Sabran mengatakan, hasil pembahasan bersama DPRD menjadi bagian penting dalam penyempurnaan rancangan perubahan anggaran sebelum ditetapkan.

“Raperda tentang Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ini akan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi sesuai ketentuan perundang-undangan,” kata Edy.

Menurut Edy, rancangan tersebut memuat kebijakan anggaran beserta program dan kegiatan Pemprov Kalteng untuk pelaksanaan perubahan APBD 2026. Penyusunannya dilakukan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Sistem tersebut, kata dia, digunakan untuk mengintegrasikan program pembangunan sekaligus mendukung pengendalian pelaksanaan pemerintahan daerah.

“Melalui sistem tersebut, seluruh program dan kegiatan telah terintegrasi, mulai dari Belanja Urusan Wajib dan Pilihan hingga pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan perencanaan yang telah kita susun bersama,” ujarnya.

Edy mengatakan, Pemprov Kalteng selanjutnya menunggu hasil evaluasi Kemendagri. Setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri, gubernur akan menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD 2026.

Pergub tersebut nantinya menjadi dasar pelaksanaan dan pengendalian anggaran, sedangkan DPPA-SKPD menjadi pedoman operasional masing-masing perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan.

Gubernur juga meminta seluruh kepala perangkat daerah memberi perhatian terhadap pelaksanaan perubahan APBD, terutama agar program yang telah disepakati dapat dijalankan sesuai ketentuan dan menghadapi berbagai tantangan pelaksanaan secara terukur. (daw)

Artikel Perubahan APBD Kalteng 2026 Disepakati, Pemprov Tunggu Evaluasi pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalteng, Joni Harta, menilai instansinya dan pemerintah daerah kerap dijadikan pihak yang disalahkan saat kebakaran melanda kawasan hutan. Padahal seluruh penerbitan izin wilayah tersebut berada di bawah kendali penuh Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

Kritik tajam itu dilontarkan Joni sewaktu menemui pengunjuk rasa dari Aliansi Gerakan Pemuda Melawan Korporasi yang menggelar aksi di depan Kantor DLH Kalteng, Kota Palangka Raya, Selasa (22/9/2026).

Joni menegaskan bahwa wewenang pengelolaan lingkungan hidup sejatinya terbagi secara berjenjang. Izin usaha perkebunan kelapa sawit berada di tingkat kabupaten, kecuali untuk area yang melintasi batas wilayah daerah. Sementara itu, regulasi dan perizinan kawasan hutan murni menjadi otoritas pusat melalui Kemenhut.

“Kawasan hutan itu kewenangan siapa saya tanya? Kementerian Kehutanan. Kementerian Kehutanan begitu hutan terbakar, kenapa Provinsi Kalimantan Tengah yang disuruh memadamkan apinya? Izin semua keluar di kawasan hutan itu tidak pernah provinsi mengeluarkan,” ujar Joni.

Ia menambahkan, Pemprov Kalteng sebenarnya telah menjalankan fungsi pengawasan sesuai batas kewenangannya. Langkah yang ditempuh meliputi sosialisasi pencegahan, pemasangan imbauan, hingga penjatuhan sanksi administratif bagi perusahaan penyeleweng izin lingkungan yang datanya dapat diakses terbuka lewat layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Bahkan, saat ini ada tujuh korporasi yang sedang menjalani proses hukum bersama Kementerian Lingkungan Hidup.

Di tengah terbatasnya dukungan anggaran operasional bagi unit penegakan hukum lingkungan daerah, DLH Kalteng mengupayakan penanganan karhutla secara mandiri. Bantuan sarana pemadam untuk 16 desa dalam Program Kampung Iklim (Proklim) dibiayai penuh dari hasil pengelolaan dana karbon, tanpa menyerap APBD maupun APBN.

Oleh karena itu, Joni mendesak Kemenhut agar tidak berlepas tangan saat bencana karhutla melanda Kalimantan Tengah. Ia meminta pemerintah pusat segera menyalurkan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBHDR) yang menjadi hak finansial daerah namun hingga kini belum terealisasi.

“Kalau memang kewenangan itu berada di pusat, tolong pusat yang jaga di sana. Provinsi punya kewenangan, provinsi jaga yang jadi kewenangan provinsi,” tegasnya.

Menurutnya, posisi gubernur tidak sewajarnya dipojokkan atas insiden di wilayah yang perizinannya di luar jangkauan daerah.

Joni mengakui komunikasi dengan pusat perlahan membaik setelah kunjungan Menteri Kehutanan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ke wilayahnya. Kendati demikian, ia menyayangkan respons pusat yang terkesan lambat. “Mereka meminta kita menyampaikan apa yang harus mereka lakukan, tapi kan ini sudah berbulan-bulan baru mereka datang,” tutur Joni.

Joni juga menuntut adanya ketegasan pembagian porsi tanggung jawab serta transparansi pengembalian hak keuangan daerah agar penanganan bencana karhutla di daerah tidak makin timpang. (pri)

Artikel DLH Kalteng Sentil Ketimpangan Wewenang Kemenhut dan Daerah pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Bantuan ini diberikan sebagai wujud kepedulian pemerintah provinsi terhadap masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan.

Sasaran bantuan mencakup masyarakat kurang mampu, aparatur sipil negara (ASN) Golongan I dan II, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta tenaga outsourcing. Pemerintah menyalurkannya untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar warga di tengah berbagai tantangan yang dihadapi.

Agustiar menyebut bantuan tersebut sebagai bentuk kehadiran pemerintah di tengah rakyat. Menurut dia, karhutla tidak hanya menyebabkan kebakaran, tetapi juga memicu kekeringan dan menipisnya pasokan air bersih.

“Tekad kami adalah membangun Kalimantan Tengah bersama rakyat Barito Selatan, dalam suka maupun duka. Hari ini kami datang untuk berbagi dalam kebersamaan karena adanya dampak karhutla,” sebut kubernur.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, lanjut Agustiar, menyiapkan bantuan pangan bagi sekitar 140.000 kepala keluarga (KK) di seluruh wilayah provinsi, terutama warga terdampak yang memenuhi kriteria. Ia menekankan bahwa penyaluran harus berdasarkan kebutuhan dan tepat sasaran. “Yang benar-benar berhak menerima, itulah yang harus mendapatkan bantuan. Ini perintah Pak Presiden kepada kami dan kami laksanakan,” tegasnya.

Untuk Barito Selatan, Agustiar menyebut jumlah keluarga di daerah ini sekitar 39.000 KK. Dengan berbagai program yang sudah berjalan, termasuk bantuan melalui Kartu Huma Betang, sebagian besar keluarga di wilayah tersebut telah terjangkau bantuan Pemprov Kalteng.

Namun, menurut Agustiar, bantuan pangan saja belum cukup. Pemprov Kalteng juga memperhatikan kebutuhan air bersih, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan bagi relawan yang terlibat menangani karhutla. Bagi warga yang terdampak kekeringan, dukungan air bersih terus diperkuat, antara lain lewat pembangunan dan pemanfaatan sumur bor. “Kalau sumur bor, kita prioritaskan untuk air bersih,” jelasnya.

Di sektor kesehatan, gubernur menegaskan masyarakat tidak boleh kehilangan akses layanan hanya karena kendala administrasi, terlebih dalam kondisi darurat. Pemprov Kalteng juga menyiapkan asuransi bagi relawan karhutla di seluruh Kalimantan Tengah demi menjamin keselamatan mereka saat bertugas.

Agustiar menambahkan, bantuan sosial ini merupakan langkah jangka pendek untuk meringankan beban warga. Untuk jangka menengah dan panjang, pemerintah akan mendorong masyarakat memperoleh manfaat lebih besar dari kekayaan sumber daya alam Kalimantan Tengah melalui program pembangunan dan pemberdayaan.

Bupati Barito Selatan Eddy Raya Samsuri menyampaikan terima kasih kepada gubernur atas perhatian dan bantuan yang terus mengalir, terutama di tengah musim kemarau dan dampak karhutla. Menurutnya, dukungan provinsi sangat membantu pemerintah daerah mengatasi keterbatasan air bersih dan memenuhi kebutuhan dasar warga. Sebelumnya, Barito Selatan juga telah menerima peralatan pemadam kebakaran, pompa, dan sumur bor.

“Kami akan memastikan bantuan yang diberikan dapat segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan,” tegas Eddy.

Dalam rangkaian kegiatan itu, Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Tengah Aisyah Thisia Agustiar Sabran juga turut menyerahkan 150 paket sembako untuk kader PKK, 250 masker N95, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita dan ibu hamil, serta buku bacaan. Bantuan tersebut ditujukan untuk mendukung pemenuhan pangan, kesehatan ibu dan anak, sekaligus memperkuat literasi masyarakat. (pri)

Artikel Gubernur Kalteng Salurkan 6.000 Paket Sembako dan 560 Tabung LPG 3 Kg pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Hal itu disampaikan Agustiar saat menghadiri agenda ramah tamah puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67 Kabupaten Barito Selatan di Buntok, Senin (21/9/2026).

Mengingat bulan September yang diprediksi merupakan puncak musim kemarau, karena itu menurut Agustiar, mitigasi bencana tidak akan optimal jika hanya mengandalkan mesin birokrasi pemerintahan.

“Kalimantan Tengah adalah Huma Betang, rumah tempat kita hidup dan tumbuh bersama. Karena itu, saat ini Kalteng membutuhkan kepedulian dan dukungan kita semua agar terbebas dari karhutla dan kabut asap serta menghadapi kekurangan air bersih,” ujar Agustiar.

Ia menggarisbawahi bahwa partisipasi aktif warga di tingkat tapak sangat krusial untuk mencegah munculnya titik api baru dan menekan eskalasi kerusakan lingkungan. “Kita bisa karena bersama, kita mampu jika bersatu,” imbuhnya.

Selain darurat ekologi, Agustiar turut menyoroti manajemen fiskal daerah. Ia meminta jajaran pemerintah kabupaten untuk menerapkan disiplin anggaran yang ketat. Inovasi dan efisiensi belanja daerah harus dikalibrasi ulang agar berdampak langsung pada sektor vital, khususnya pendidikan, kesehatan, dan pemulihan kesejahteraan sosial.

Untuk memperkuat kemandirian otonomi, Gubernur juga menginstruksikan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini harus ditempuh dengan mengeksplorasi potensi unggulan daerah yang selaras dengan nilai kearifan lokal.

Selain itu, lanjut Agustiar, dalam aspek pembangunan manusia dia meminta seluruh pihak mengawal implementasi Asta Cita Presiden RI dan program strategis provinsi, seperti Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS). Jaring pengaman ini menjadi instrumen pemerintah untuk memastikan pemerataan akses kesejahteraan.

“Kami ingin seluruh masyarakat mendapatkan haknya. Tidak boleh ada anak yang tidak bisa sekolah atau melanjutkan pendidikan, tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan, serta tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak,” tegasnya.

Menutup arahannya, Agustiar mengapresiasi tema perayaan “Bekerja Bersama, Merangkul Semua” yang diusung tahun ini. Menurutnya, tajuk tersebut merangkum solusi atas berbagai tantangan daerah saat ini. Menurutnya, momentum usia ke-67 Kabupaten Barito Selatan ini diharap menjadi tonggak pemerataan hasil pembangunan bagi seluruh warga.

“Ini merupakan kebanggaan bagi saya karena dapat hadir dan berbagi suka cita bersama saudara-saudara saya, masyarakat Barito Selatan,” pungkas Gubernur Agustiar Sabran. (pri)

Artikel Gubernur Kalteng Ajak Warga Barsel Perkuat Kolaborasi Atasi Karhutla pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Pesan tersebut ditegaskan Gubernur saat memimpin Upacara Peringatan Hari Jadi ke-67 Kabupaten Barito Selatan (Barsel) di Buntok, Senin (21/9/2026).

Ancaman karhutla diprediksi membayangi wilayah Kalimantan Tengah hingga rentang Oktober–November 2026 seiring kondisi kemarau panjang. Peningkatan titik api dalam beberapa pekan terakhir terbukti mulai memperburuk kualitas udara dan mengganggu ritme kehidupan warga.

Agustiar menekankan bahwa penanggulangan karhutla tidak boleh hanya berhenti pada aksi pemadaman api di lapangan.

“Penanganan karhutla bukan sekadar pemadaman, tetapi menyangkut perlindungan dampak bagi masyarakat. Pemerintah daerah harus hadir,” tegas Agustiar.

Pemkab Barito Selatan pun didorong segera memfasilitasi kebutuhan darurat warga, seperti mendirikan Rumah Oksigen, mendistribusikan masker, hingga menjamin pasokan air bersih. Di saat bersamaan, perusahaan pemegang izin di sektor perkebunan dan kehutanan diperintahkan aktif mengamankan konsesi masing-masing. Praktik pembukaan lahan dengan cara membakar juga dilarang keras.

Selain penanganan bencana, momentum peringatan bertema “Bekerja Bersama, Merangkul Semua” ini dimanfaatkan Pemprov Kalteng untuk memacu pemerataan pembangunan berbasis kearifan lokal Huma Betang. Agustiar mendorong pengembangan produk UMKM, pariwisata, dan ketahanan pangan agar Barsel mampu mandiri secara ekonomi tanpa kehilangan identitas budayanya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur memaparkan realisasi program jaringan pengaman sosial melalui Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) yang telah menjangkau 12.209 keluarga penerima manfaat di Barito Selatan, sembari mengajak daerah menyukseskan program prioritas nasional Asta Cita seperti Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat.

Upacara yang berlangsung khidmat di Kantor Bupati Barsel tersebut turut dihadiri Bupati Barito Selatan Eddy Raya Samsuri, Wakil Bupati Khristianto Yudha, jajaran DPRD, unsur Forkopimda, perwakilan kepala daerah se-Kalteng, serta para tokoh masyarakat. (pri)

Artikel Pimpin HUT Barsel, Gubernur Kalteng Soroti Karhutla & Kondisi Ekonomi pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Setiap paket bantuan berisi beras 5 kilogram, minyak goreng 2 liter, dan gula 1 kilogram. Selain bantuan pangan, Pemprov Kalteng mengupayakan jaminan sosial berupa asuransi bagi para pekerja penanganan karhutla sebagai perlindungan selama bertugas di lapangan.

Dalam arahannya, Gubernur Kalteng menekankan agar kondisi para relawan yang bekerja langsung di tengah karhutla mendapat perhatian. “Keselamatan harus nomor satu, kesehatan nomor satu. Kami ingin memastikan bapak dan ibu yang bekerja di lapangan tetap sehat dan terlindungi,” tegas Agustiar.

Ia juga meminta perlengkapan keselamatan personel diperhatikan, terutama bagi mereka yang berada di garis depan pemadaman. Menurut Agustiar, kebutuhan perlindungan harus disesuaikan dengan risiko dan kondisi tugas yang dihadapi.

“Yang penting kebersamaan, saling memahami dan saling menjaga. Kita tidak bisa bekerja sendiri dalam menghadapi karhutla,” ujarnya.

Soal perlindungan jangka panjang, Agustiar menyebut pemerintah telah mengurus jaminan sosial bagi para pekerja tersebut. “Kami tidak bisa berbuat jauh, tetapi jaminan sosialnya sudah kami urus. Asuransi ini untuk memastikan ada jaminan bagi para pekerja,” katanya.

Agustiar turut menyampaikan penghargaan kepada semua unsur yang terlibat dalam penanganan karhutla, mulai dari relawan, TNI, Polri, BPBD, hingga Manggala Agni.

“Terima kasih atas dedikasi, perhatian dan kebersamaan dalam pemadaman. Terima kasih telah menjaga keselamatan masyarakat dan kesehatan Kalimantan Tengah,” kata Agustiar.

Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo menyoroti kekompakan seluruh unsur dalam menghadapi karhutla. Menurut dia, sinergi tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi kondisi yang masih berlangsung.

“Yang dinilai teman-teman dari pusat, Kalteng ini meskipun kondisinya berat, tetapi kebersamaannya tergambar dan dinilai sangat baik. Kerja sama inilah yang perlu kita lakukan,” ungkap Edy.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kalteng Linae Victoria Aden mengingatkan pentingnya pemahaman teknis bagi relawan. Ia meminta relawan yang belum menguasai prosedur penanganan agar berkoordinasi dengan personel yang sudah berpengalaman dan terlatih.

“Kalau ada yang belum terlalu tahu teknis penanganannya, jangan nekat. Silakan berdiskusi dengan BPBD atau Manggala Agni yang sudah pernah mengikuti training dan pelatihan,” jelas Linae.

Linae menambahkan, bantuan pangan pada kegiatan itu baru diserahkan kepada sebagian relawan. Ke depan, seluruh relawan yang terlibat dalam penanganan karhutla akan menerima bantuan serupa. (pri)

Artikel Relawan Karhutla Kalteng Dapat Bantuan Pangan dan Asuransi pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Kelima pejabat tersebut mengisi tiga posisi kepala dinas dan dua kepala biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng. Pengangkatan mereka berlandaskan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 100.3.3.1/241/2026 tentang Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026.

Berikut daftar pejabat yang dilantik:

1. Adi Soeseno, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Tirta, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Suryanto, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Flederyck, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Jhon Lis Berger, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam arahannya, Agustiar meminta para pejabat yang baru dilantik segera bekerja secara profesional dan menghadirkan hasil nyata yang bisa dirasakan masyarakat.

“Terus bekerja keras, cerdas, nyata dan tulus untuk kepentingan masyarakat Kalimantan Tengah,” kata Agustiar.

Ia mengingatkan bahwa jabatan yang diemban adalah amanah sehingga harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Para pejabat juga dituntut memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah, meningkatkan mutu pelayanan publik, dan mendukung percepatan program pembangunan di Kalteng.

Agustiar menegaskan bahwa setiap program dan kebijakan Pemprov Kalteng harus sejalan dengan Asta Cita Presiden serta visi dan misi pembangunan daerah. Menurut dia, pembangunan tidak boleh hanya terpusat pada kelompok atau wilayah tertentu. Program pemerintah harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat agar manfaatnya dirasakan secara merata.

Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat struktur birokrasi Pemprov Kalteng, terutama pada sektor kebudayaan dan pariwisata, perpustakaan, perlindungan perempuan dan anak, administrasi pembangunan, serta pemerintahan dan otonomi daerah.

“Para pejabat baru dilantik, saya harapkan segera melakukan konsolidasi internal dan menjalankan program kerja sesuai tugas di perangkat daerah masing-masing,” pungkas Agustiar. (pri)

Artikel Gubernur Kalteng Lantik Tiga Kadis dan Dua Kepala Biro pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Linae Victoria Aden, mengatakan Pemprov Kalteng saat ini telah menyalurkan berbagai bentuk bantuan untuk menangani dampak karhutla, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan kesehatan dan kebutuhan dasar masyarakat.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kan memberikan berbagai bantuan, baik itu yang terkait langsung sama kesehatan, masker, vitamin, kemudian juga untuk air bersih di 14 kabupaten kota,” kata Linae, Rabu (16/9/2026).

Selain bantuan air bersih, Pemprov Kalteng juga tengah memproses bantuan air isi ulang yang dalam waktu dekat akan diberikan kepada masyarakat.

Linae menjelaskan, masyarakat yang terdampak karhutla dan membutuhkan bantuan pangan dapat memanfaatkan layanan Lapor Gub. Setiap laporan nantinya akan ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sesuai bidang dan tahapan penanganannya.

“Apabila ada masyarakat terdampak yang memerlukan, silakan memanfaatkan Lapor Gub. Nanti tentunya sesuai dengan tahapannya dan ada OPD-OPD terkait yang langsung membidangi itu akan ditindaklanjuti,” ujarnya.

Bantuan pangan yang disiapkan Pemprov Kalteng berupa kebutuhan pokok, di antaranya beras, minyak goreng dan gula. Bantuan tersebut ditujukan bagi masyarakat yang terdampak karhutla dan membutuhkan dukungan pangan.

“Yang pasti bantuan pangan ya, bantuan pangan dari Bapak Gubernur, beras, minyak goreng, gula, seperti biasa,” jelas Linae.

Terkait penerima bantuan, Linae mengatakan tidak dibatasi hanya berdasarkan kelompok penerima tertentu. Masyarakat yang merasa terdampak karhutla dapat melaporkan kebutuhannya untuk kemudian dilakukan verifikasi oleh OPD terkait.

“Siapa saja yang terdampak, jadi laporkan saja, nanti tentunya akan dilakukan semacam verifikasi dari teman-teman OPD terkait,” katanya.

Ia menegaskan mekanisme bantuan tersebut berada di luar program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS). Dengan demikian, bantuan bagi masyarakat terdampak karhutla melalui mekanisme tersebut tetap berjalan tanpa menghentikan pelaksanaan KHBS.

“Di luar dari Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) ya, KHBS tetap jalan,” tegasnya.

Sementara untuk mekanisme penyaluran bantuan, Linae menyebut pengaturannya akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalteng. Ia memastikan proses pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak saat ini sudah mulai berjalan. (daw)

Artikel Warga Terdampak Karhutla Bisa Ajukan Bantuan Pangan Lewat Lapor Gub pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Penegasan itu disampaikan Gubernur Kalteng Agustiar Sabran melalui Sekda Kalteng Linae Victoria Aden dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Rabu (16/9/2026).

Linae menyampaikan, kebijakan fiskal 2027 akan diarahkan untuk menjawab sejumlah persoalan utama daerah, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penurunan kemiskinan dan stunting, pembangunan konektivitas antarwilayah hingga penguatan ekonomi lokal melalui sektor pertanian dan UMKM.

“Setiap rupiah anggaran harus menghasilkan manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat,” kata Linae saat menyampaikan jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kalteng.

Salah satu sasaran utama yang ditetapkan pemerintah adalah menurunkan angka kemiskinan makro Kalteng pada 2027 menjadi di bawah 4,50 persen. Upaya tersebut akan dilakukan melalui penguatan sektor agraris, bantuan benih unggul, pupuk bersubsidi daerah, modernisasi sarana pertanian, Program Kartu Huma Betang Sejahtera, jaminan kesehatan hingga pemberian beasiswa bagi keluarga miskin.

Pemerintah juga menempatkan hilirisasi sebagai bagian dari strategi peningkatan nilai tambah komoditas daerah. Kebijakan tersebut akan disertai penguatan kelembagaan petani dan koperasi, kemitraan UMKM dengan industri, peningkatan keterampilan serta upaya memperluas penyerapan tenaga kerja lokal.

Dari sisi pendapatan, Pemprov Kalteng menyatakan akan memperluas basis pajak dan retribusi, memperkuat digitalisasi pemungutan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengoptimalkan aset daerah dan kinerja BUMD, serta mengembangkan sumber pendapatan baru. Strategi tersebut diarahkan agar peningkatan PAD tidak menambah beban masyarakat kecil.

Evaluasi juga dilakukan terhadap kinerja BUMD dengan mempertimbangkan kesehatan keuangan, produktivitas aset dan modal, tata kelola, dividen serta manfaat ekonomi maupun pelayanan kepada masyarakat. PT Bank Kalteng, misalnya, disebut memiliki modal inti lebih dari Rp3 triliun dan membagikan dividen tahun buku 2025 sebesar Rp184,30 miliar kepada seluruh pemegang saham.

Sementara PT Jamkrida diarahkan untuk meningkatkan produktivitas aset, pendapatan, laba dan ROA, sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi UMKM. Adapun PT Banama Tingang Makmur masih dikawal melalui proses restrukturisasi dan penataan kembali core business atas penyertaan modal kumulatif sebesar Rp16,36 miliar.

Pada sisi belanja, pemerintah menerapkan prinsip clean and clear serta readiness criteria. Setiap kegiatan yang masuk dalam anggaran harus memiliki kesiapan lahan, DED, dokumen lingkungan, proses pengadaan, jadwal pelaksanaan dan kebutuhan kas. Untuk paket strategis, lelang dini didorong agar pelaksanaan kegiatan dapat dimulai sejak awal tahun anggaran.

Pemprov juga menjelaskan bahwa rasionalisasi belanja dilakukan terhadap kegiatan yang dinilai kurang prioritas atau kurang memberikan nilai tambah. Anggaran yang tersedia kemudian diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar, termasuk pendidikan, kesehatan serta sarana dan prasarana jalan poros desa.

Di bidang pendidikan dan kesehatan, pemerintah memprioritaskan pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, peningkatan kompetensi, sarana-prasarana, obat dan alat kesehatan serta akses pelayanan di wilayah pedalaman, pesisir, perbatasan dan terpencil.

Data yang disampaikan pemerintah menunjukkan ketersediaan obat esensial di Puskesmas pada 2025 mencapai 96,1 persen, sedangkan cakupan JKN mencapai 99,17 persen. Namun, pemerataan tenaga kesehatan masih menjadi tantangan dengan perkiraan kekurangan sekitar 176 dokter dan 1.187 bidan.

Pemprov Kalteng juga menaruh perhatian pada akses listrik dan air bersih. Perluasan akses listrik PLN bagi desa yang belum berlistrik terus didukung, sementara distribusi air bersih oleh Satgas Darurat Air Bersih bersama pemerintah kabupaten/kota hingga pertengahan September 2026 telah mencapai lebih dari 1,6 juta liter.

Sektor kebakaran hutan dan lahan (karhutla) turut menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan APBD 2027. Pengalaman penanganan pada 2026 akan digunakan untuk memperkuat aspek pencegahan, deteksi dini, kesiapan personel dan peralatan, penyediaan sumber air serta kecepatan respons.

Pemerintah menegaskan ukuran keberhasilan APBD 2027 tidak berhenti pada tingkat penyerapan anggaran. Evaluasi juga akan melihat capaian kinerja dan dampaknya, antara lain melalui penurunan kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, penurunan stunting, peningkatan Indeks Modal Manusia, kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, kemantapan jalan provinsi serta peningkatan proporsi PAD terhadap pendapatan daerah.

“APBD Tahun Anggaran 2027 harus dikelola secara bersih, transparan, dan akuntabel serta diarahkan sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap belanja harus mendukung pencapaian sasaran pembangunan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Linae.

Setelah jawaban Gubernur disampaikan, dokumen pendukung Rancangan APBD 2027 selanjutnya akan dibahas melalui rapat kerja komisi-komisi DPRD bersama Tim Pemerintah Provinsi Kalteng dan perangkat daerah mitra kerja maupun melalui rapat gabungan komisi. (daw)

Artikel APBD Kalteng 2027 Ditargetkan Tekan Kemiskinan di Bawah 4,50 Persen pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Rancangan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Senin (14/9/2026). Pidato pengantar Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengenai Nota Keuangan dan Raperda APBD 2027 dibacakan oleh Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo.

Dalam pidatonya, pemerintah daerah menyebut penyusunan APBD 2027 mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagai dasar menentukan belanja sesuai prioritas. Pengelolaan belanja juga diarahkan agar efektif dan efisien serta berorientasi pada pencapaian target pelayanan publik.

Selain itu, pemerintah melakukan rasionalisasi terhadap belanja yang belum menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas keluaran anggaran. Alokasi anggaran juga diarahkan untuk memenuhi belanja wajib dan program prioritas daerah yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan proyeksi pendapatan Rp5,386 triliun dan belanja Rp5,736 triliun, terdapat selisih sekitar Rp350 miliar yang menjadi defisit anggaran. Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan sebesar Rp350 miliar.

Sumber penerimaan pembiayaan tersebut seluruhnya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp350 miliar. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan direncanakan nihil sehingga pembiayaan netto juga berada pada angka sekitar Rp350 miliar.

Pemerintah menyatakan rancangan APBD tersebut telah mengacu pada pokok-pokok kebijakan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2027 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2027.

Edy menyampaikan bahwa rancangan APBD tersebut selanjutnya akan menjadi bahan bagi DPRD Kalteng untuk melakukan pengkajian dan pembahasan lebih lanjut sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku.

“Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi langkah kita membangun Kalimantan Tengah makin berkah, maju, sejahtera untuk Indonesia Emas,” demikian disampaikan dalam pidato pengantar tersebut. (daw)

Artikel APBD Kalteng 2027 Diproyeksikan Rp5,73 Triliun pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Kegiatan tersebut berlangsung di Halaman Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Minggu (13/9/2026). Pembagian masker kemudian dilakukan di sejumlah lokasi yang menjadi titik aktivitas masyarakat.

Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kesehatan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di wilayah Kalimantan Tengah.

“Hari ini kita bersama-sama turun ke lapangan dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk rekan-rekan wartawan, untuk membagikan masker kepada masyarakat,” kata Agustiar saat kegiatan pembagian masker di Bundaran Besar Palangka Raya, Minggu (13/9/2026).

Pembagian masker dilakukan secara masif sebagai langkah untuk melindungi kesehatan masyarakat dari dampak kabut asap karhutla.

Menurutnya, penggunaan masker menjadi salah satu upaya penting untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah daerah di Kalteng.

Selain masker, pemerintah juga membagikan vitamin dan bubur kacang hijau untuk membantu menjaga daya tahan tubuh masyarakat yang terdampak kabut asap.

“Tujuannya tidak lain untuk memastikan kesehatan masyarakat tetap terjaga di tengah situasi kabut asap. Kesehatan itu sangat penting dan tidak ternilai harganya, terlebih dalam kondisi seperti sekarang,” ujarnya.

Agustiar menjelaskan, pembagian masker telah dilakukan sejak status tanggap darurat karhutla diberlakukan. Upaya tersebut terus ditingkatkan seiring masih berlangsungnya musim kemarau di Kalimantan Tengah.

Ia menegaskan, perlindungan kesehatan masyarakat menjadi salah satu fokus pemerintah daerah dalam menangani dampak karhutla, selain melakukan pemadaman dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Masyarakat juga diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama di wilayah yang kualitas udaranya terdampak kabut asap karhutla.

Pemprov Kalteng terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan bantuan kesehatan dapat tersalurkan kepada masyarakat selama masa tanggap darurat karhutla.

Agustiar menambahkan, keterlibatan seluruh elemen masyarakat penting untuk mengurangi dampak kabut asap. Kesadaran menjaga kesehatan dan kepatuhan terhadap imbauan pemerintah diharapkan terus ditingkatkan. (Mhu).

Artikel Hadapi Kabut Asap, Gubernur Agustiar Turun Bagikan Masker pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo saat membacakan Jawaban Gubernur Kalteng atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kalteng dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026, Jumat (11/9/2026).

Dalam jawaban tersebut, Pemprov Kalteng menjelaskan bahwa penajaman anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan perubahan kondisi makro sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal daerah. Pemerintah tidak banyak mendorong pembentukan program baru berskala besar, tetapi lebih memilih memperkuat program yang sudah berjalan.

“Tambahan Belanja Daerah sebesar Rp89 miliar diarahkan untuk mendukung program prioritas, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik, termasuk pemenuhan belanja wajib sesuai ketentuan,” demikian disampaikan dalam jawaban gubernur yang dibacakan Edy.

Pemprov juga menjelaskan posisi pembiayaan dalam Perubahan APBD 2026. Dengan ditetapkannya SiLPA sebesar Rp216 miliar, masih terdapat kekurangan Rp117 miliar yang kemudian ditutup melalui peningkatan pendapatan daerah sehingga defisit anggaran berkurang Rp225 miliar.

Di sisi pendapatan, pemerintah menyatakan akan memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, pemutakhiran data, digitalisasi layanan, peningkatan kepatuhan wajib pajak serta optimalisasi aset daerah yang belum produktif.

Sementara dari sisi belanja, efisiensi diarahkan pada kegiatan yang dinilai tidak menjadi prioritas, seperti perjalanan dinas, kegiatan seremonial dan belanja administrasi yang tidak mendesak. Anggaran tersebut kemudian diarahkan pada program yang dinilai memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat.

Untuk infrastruktur, Pemprov menyebut keterbatasan Belanja Modal masih dipengaruhi berkurangnya transfer dari pemerintah pusat, khususnya Dana Alokasi Khusus bidang infrastruktur. Meski demikian, pemerintah tetap menargetkan pemenuhan ketentuan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling sedikit 40 persen sesuai peraturan perundang-undangan.

Pada sisa 2026, sejumlah program yang diperkuat mencakup hilirisasi industri dan pertanian, pengembangan UMKM dan pariwisata, percepatan pembangunan infrastruktur vital, penguatan sinergi program Makan Bergizi Gratis melalui SPPG, serta keberlanjutan program Satu Keluarga Satu Sarjana.

Jawaban pemerintah tersebut menjadi bagian dari pembahasan lanjutan Rancangan Perubahan APBD Kalteng 2026 bersama DPRD. Pemprov menegaskan setiap program dan kegiatan akan tetap disesuaikan dengan kemampuan fiskal serta diarahkan agar belanja daerah tidak hanya terserap secara administratif, tetapi menghasilkan manfaat yang terukur bagi masyarakat. (daw)

Artikel Perubahan APBD Kalteng: Tambahan Belanja Rp89 Miliar pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalteng Yulindra Dedy mengatakan kajian jaringan kereta api lintas Kalimantan dari kementerian terkait telah selesai, termasuk pembahasan rute menuju Banjarmasin melalui Banjarbaru.

“Yang kita sampaikan kepada mereka, kajian dari kementerian terkait lintas Kalimantan sudah selesai. Salah satu yang dibahas adalah rute menuju Banjarmasin melalui Banjarbaru dan seterusnya untuk jaringan kereta api lintas Kalimantan,” ujar Yulindra, Selasa (8/9/2026).

Menurutnya, Pemprov Kalteng masih berperan menyiapkan data yang dibutuhkan pemerintah pusat. Sementara keputusan mengenai pembangunan hingga penentuan pihak yang akan mengerjakan proyek berada di tingkat kementerian.

“Karena kebijakannya ada di pusat, kita sifatnya menunggu, kemudian menyiapkan data-data yang diperlukan oleh pemerintah pusat,” katanya.

Untuk saat ini, belum ada kepastian mengenai investor ataupun badan usaha yang nantinya menjadi pelaksana pembangunan. Yulindra menyebut komunikasi dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) memang pernah dilakukan, tetapi bukan untuk proyek lintas Kalimantan yang sedang dikaji Kementerian Perhubungan.

Pembahasan dengan KAI sebelumnya lebih diarahkan untuk mengidentifikasi jalur strategis yang berpotensi dikembangkan di Kalteng. Salah satu gagasan yang pernah dibahas adalah koneksi Puruk Cahu-Kuala Kurun-Palangka Raya hingga jalur sungai yang dapat mendukung angkutan sumber daya alam maupun penumpang.

“Kalau kajian sudah, tetapi untuk pelaksanaannya masih perlu proses. Mereka pasti berhitung dari sisi profit-oriented-nya seperti apa,” ujarnya.

Tantangan lain berada pada karakteristik lahan Kalteng yang memiliki kawasan gambut luas. Yulindra mengatakan pembangunan jalur kereta di atas lahan gambut akan membutuhkan perhitungan teknis dan anggaran lebih besar dibandingkan pembangunan di lahan mineral.

“Berapa kebutuhan anggaran pembangunan di lahan mineral dan berapa di lahan gambut. Otomatis pembangunan di lahan gambut pasti lebih besar,” jelasnya.

Menurut dia, aspek tersebut nantinya harus dihitung dalam penyusunan SID dan DED, termasuk kebutuhan anggaran berdasarkan karakteristik masing-masing wilayah yang dilalui jalur kereta.

“Memang anggarannya jauh lebih besar dibandingkan membangun di daerah Pulau Jawa karena kondisi lahannya, terutama gambut,” katanya.

Hasil kajian pemerintah pusat nantinya akan dipaparkan kembali kepada provinsi-provinsi di Kalimantan. Tahapan tersebut akan menjadi salah satu penentu arah kelanjutan rencana pembangunan jaringan kereta api lintas Kalimantan. (daw)

Artikel Kereta Api Lintas Kalimantan Masih Tunggu Kajian Pusat pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalteng Yulindra Dedy mengatakan penerbangan dari Jakarta menuju Palangka Raya masih belum kembali dibuka sepenuhnya akibat kondisi tersebut.

“Dua hari ini, penerbangan dari Jakarta ke Palangka Raya masih ditutup. Kita masih menunggu informasi lebih lanjut, apakah kondisi abu vulkanik itu sudah mulai mereda sehingga penerbangan bisa kembali diberikan izin,” kata Yulindra, Selasa (8/9/2026).

Meski terdapat gangguan dari sisi jalur penerbangan Jawa, kondisi Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya disebut masih memungkinkan untuk melayani penerbangan. Salah satu indikatornya adalah jarak pandang yang masih berada di atas 1.200 meter.

“Intinya, untuk Kalimantan Tengah, khususnya Palangka Raya, kita masih bisa melayani penerbangan karena jarak pandangnya masih di atas 1.200 meter,” ujarnya.

Yulindra menjelaskan persoalan penerbangan di Kalteng saat ini perlu dilihat dari dua sisi, yakni kondisi lokal akibat kabut asap dan kondisi operasional bandara di luar daerah yang menjadi jalur penerbangan menuju Palangka Raya.

Pemerintah daerah masih memantau perkembangan kondisi tersebut sambil menunggu informasi lebih lanjut terkait pembukaan kembali penerbangan dari Jakarta.

Kondisi ini membuat jadwal penerbangan menuju Palangka Raya masih bergantung pada perkembangan situasi di bandara asal, meski kondisi jarak pandang di wilayah Kalteng masih memungkinkan untuk penerbangan. (daw)

Artikel Penerbangan Palangka Raya Terkendala Abu Vulkanik dari Jawa pertama kali tampil pada Kantamedia.com.