Palangka Raya, Kantamedia.com – Perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day tahun 2026 di Kalimantan Tengah berlangsung dengan suasana berbeda. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang diwarnai aksi demonstrasi, kali ini serikat pekerja di Bumi Tambun Bungai memilih jalur diplomasi dan kegiatan sosial yang menyentuh masyarakat.
Forum Silaturahmi Serikat Pekerja dan Buruh Kalteng menggelar syukuran serta aksi sosial berupa senam bersama, donor darah, dan pemeriksaan kesehatan gratis di Bundaran Besar Palangka Raya, Jumat (1/5/2026).
Koordinator Forum Silaturahmi Serikat Pekerja Serikat Buruh Kalteng, Adi Abdian Noor, menegaskan peringatan May Day tidak harus identik dengan unjuk rasa. Ia menilai perubahan arah perjuangan buruh terjadi karena sikap terbuka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. “May Day itu tidak harus identik dengan demo. Kami melihat ada perubahan kebijakan ke arah yang lebih baik setelah beberapa kali audiensi dengan Pak Gubernur,” ujarnya di sela kegiatan.
Menurut Adi, jalur diplomasi kini dianggap lebih efektif. Pihaknya dijadwalkan berdialog langsung dengan Gubernur untuk membahas persoalan ketenagakerjaan di wilayah Kalteng. Ia memaknai May Day sebagai hari kemerdekaan bagi pekerja, yang patut dirayakan dengan sukacita melalui kegiatan positif seperti senam pagi, donor darah, dan pengobatan gratis.
Selain itu, forum juga membagikan bingkisan May Day kepada kelompok pekerja rentan, seperti kaum disabilitas, petugas kebersihan, dan buruh yang membutuhkan dukungan. “Barang-barang ini merupakan bantuan dari Pak Kapolda, Pak Pangdam, dan Pak Gubernur yang kami distribusikan kembali. Semangat kami menjaga Kalimantan Tengah tetap tertib, damai, dan aman,” imbuhnya.
Terkait isu pengupahan, Adhie mengakui kondisi ekonomi global memberi tekanan besar. Meski Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalteng saat ini berada di kisaran Rp3,6 juta, ia melihat komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kesejahteraan buruh. “Dalam sambutannya, Gubernur menargetkan ke depan UMP bisa mencapai minimal Rp4 juta. Ini menjadi angin segar bagi kami,” ungkapnya.
Ia berharap pemerintah daerah melalui Dewan Pengupahan terus mencari solusi agar kebijakan kenaikan upah tidak tergerus oleh biaya lain seperti iuran BPJS, sehingga kesejahteraan pekerja di Kalimantan Tengah dapat benar-benar meningkat. (mhu).
