PALANGKA RAYA, kantamedia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengidentifikasi beras lokal sebagai salah satu komoditas yang turut memberikan tekanan terhadap inflasi di daerah tersebut.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo mengatakan persoalan tersebut diketahui setelah Pemprov Kalteng melakukan rapat pengendalian inflasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), dan Bulog.
Menurut Edy, kenaikan harga beras tidak hanya berkaitan dengan beras premium dan medium yang tersedia melalui Bulog, tetapi juga beras lokal yang menjadi konsumsi masyarakat di sejumlah wilayah.
“Kenapa bisa terjadi inflasi? Ternyata memang salah satunya beras penyumbangnya,” kata Edy, Senin (10/8/2026).
Ia mencontohkan Kabupaten Kapuas yang masyarakatnya masih memiliki preferensi terhadap sejumlah jenis beras lokal, seperti siam dan mayang. Karakteristik konsumsi tersebut membuat ketersediaan beras lokal menjadi salah satu faktor penting dalam pengendalian harga.
Edy mengatakan berdasarkan laporan Dinas Pertanian, produksi padi lokal mengalami penurunan. Kondisi tersebut bukan disebabkan gagal panen, melainkan hasil panen yang menurun sehingga pasokan berkurang dan kemudian berdampak terhadap harga.
“Produksinya mengalami penurunan, bukan gagal panen. Menurun sehingga stoknya kurang, sehingga naik harganya,” ujarnya.
Pemprov Kalteng akan mendorong pemerintah kabupaten melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk mengidentifikasi komoditas yang berpotensi mengalami kenaikan harga dan segera mengambil langkah intervensi.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melalui Gerakan Pangan Murah maupun penyediaan sembako murah. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan pemberian subsidi kepada pedagang agar harga jual tetap terjangkau masyarakat.
“Ini kan kolaborasi. Yang punya wilayahnya kan kabupaten. Makanya pemerintah daerah Kapuas melalui TPID-nya bisa memperhatikan mana yang menjadi komoditas yang bisa naik,” jelas Edy.
Ia menambahkan, pengendalian inflasi di tingkat provinsi tidak dapat dilepaskan dari kondisi harga di kabupaten dan kota. Sebab, angka inflasi provinsi merupakan akumulasi dari perkembangan harga pada wilayah yang menjadi cakupan pengukuran BPS. (daw)
