Palangka Raya, Kantamedia.com – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, resmi merombak jajaran birokrasi dengan melantik sejumlah pejabat baru untuk mengisi posisi kepala dinas dan badan di lingkungan Pemprov Kalteng. Langkah rotasi ini diambil sebagai strategi penyegaran organisasi berdasarkan hasil uji kesesuaian (job fit) demi mengoptimalkan kinerja pelayanan publik.
Prosesi pengambilan sumpah jabatan tersebut berlangsung khidmat di Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Palangka Raya, pada Kamis (25/6/2026) malam. Dalam kesempatan tersebut, beberapa nama fungsionaris strategis resmi menduduki posisi baru, di antaranya:
- Syahfiri sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kalteng.
- Suyuti Syamsul sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kalteng.
- Anang Dirjo sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng.
- Eddy Karusman sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkimtan) Kalteng.
- Akhmad Husain sebagai Kepala Dinas Sosial Kalteng.
- Adiah Candra Sari sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Kalteng.
- Sutoyo sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalteng.
- Bintarno sebagai Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng
Selain itu, pada kesempatan yang sama, Gubernur Kalteng juga menyerahkan SK Pelaksana Tugas (Plt.) kepada 5 pejabat, yakni Rangga Lesmana sebagai Plt. Kepala DPMPTSP, Edi Soeseno sebagai Plt. Kepala Disbudpar, Perawaty sebagai Plt. Kepala Dispursip, dr. Mikko Uria sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan, dan Etty Aprilia sebagai Plt. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalteng.
Penekanan Adaptasi dan Efisiensi Anggaran
Dalam arahannya, Agustiar Sabran menginstruksikan para pejabat baru untuk segera beradaptasi dan menanggalkan ego sektoral yang dapat menghambat akselerasi program pembangunan. Koordinasi lintas sektor serta komunikasi produktif menjadi poin krusial yang ia tekankan agar seluruh kebijakan daerah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama di tengah situasi pengetatan anggaran.
“Para pejabat yang baru dilantik harus mampu beradaptasi, memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi), menghilangkan ego sektoral, memperkuat koordinasi, serta membangun komunikasi yang produktif agar program pemerintah benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tegas Agustiar.
Ia menambahkan bahwa fluktuasi ekonomi global menuntut tata kelola keuangan yang lebih cermat. Kendati demikian, kebijakan efisiensi fiskal ini diharapkan tidak menyurutkan performa kerja instansi.
“Dengan adanya efisiensi, saya bersyukur. Daerah lain boleh terganggu, tetapi saya rasa Kalteng tidak. Presiden ingin uang rakyat tepat sasaran, terukur, dan terencana,” lanjutnya.
Pengelolaan Keuangan yang Kreatif
Gubernur membeberkan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalteng saat ini mencapai kisaran Rp5,4 triliun. Namun, setelah dialokasikan untuk belanja pegawai (gaji), Dana Bagi Hasil (DBH) bagi kabupaten/kota, serta Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), instansi operasional tingkat provinsi hanya memiliki sisa anggaran kelolaan sebesar Rp1 triliun lebih.
Keterbatasan sisa anggaran inilah yang menuntut kreativitas tinggi dari setiap pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pemprov Kalteng harus tetap optimistis mengeksekusi program kerja prioritas secara akurat.
“Kami optimistis bisa melaksanakan amanah dari uang yang sudah diberikan. Kita mesti memiliki strategi dalam penggunaannya, kepala OPD harus kreatif merancang program yang berdampak ke masyarakat di tengah anggaran terbatas,” tuturnya.
Integritas Pelayanan Publik
Di akhir sambutannya, orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini mengingatkan esensi fundamental aparatur sipil negara (ASN) sebagai pelayan masyarakat. Ia melarang keras adanya praktik-praktik transaksional atau penyalahgunaan wewenang dalam jual-beli jabatan maupun operasional birokrasi.
“Kita semua adalah abdi negara, bukan bapak menjadi bosnya. Tetapi rakyatlah bosnya. Saya tidak mau mendengar ada transaksi. Tidak ada urusan-urusan begitu. Jabatan ini untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkas Agustiar. (*/pri)
