PALANGKA RAYA, kantamedia.com – Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengingatkan pemerintah daerah di Kalimantan Tengah agar tidak hanya berfokus pada penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tetapi juga mulai mengantisipasi potensi banjir akibat keterlambatan datangnya musim hujan.
Peringatan tersebut disampaikan Hanif saat melakukan peninjauan penanganan karhutla di Jalan Matal, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, Jumat (30/10/2026). Ia menjelaskan, hujan yang turun saat ini masih bersifat lokal dan belum dapat dianggap sebagai awal musim hujan yang merata.
“Mudah-mudahan prakiraan BMKG bahwa hujan musim akan terjadi pada November dapat menjadi kenyataan. Yang perlu diperhatikan, hujan yang terjadi saat ini masih bersifat lokal atau spasial dan belum dapat dianggap sebagai hujan musim yang merata,” ujar Hanif.
Menurutnya, keterlambatan musim hujan berpotensi menyebabkan peningkatan intensitas curah hujan pada November hingga Desember. Kondisi tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun strategi penanganan karhutla sekaligus pengelolaan air di kawasan rawan bencana.
“Kita perlu tetap waspada. Walaupun kondisi di sini relatif terkendali, kita juga harus memperhatikan potensi banjir,” katanya.
Hanif menjelaskan, pengendalian karhutla di kawasan gambut tidak dapat dilakukan hanya dengan menunggu hujan atau mengandalkan peningkatan muka air. Infrastruktur pembasahan perlu disiapkan agar air dapat segera dimanfaatkan ketika tersedia, terutama pada lokasi yang masih memiliki sumber api di bawah permukaan.
Karena itu, pihaknya mendorong kombinasi penggunaan kanal, sumur bor, dan penyemprotan langsung oleh tim pemadam. Apabila air mulai tersedia atau mengalami kenaikan, petugas diminta segera mengalirkannya ke lokasi yang membutuhkan pembasahan agar pergerakan api dapat ditekan.
Selain penanganan darurat, Hanif menekankan pentingnya evaluasi konstruksi pengendalian air yang telah dibangun. Di Kabupaten Pulang Pisau, misalnya, pihaknya berencana melihat kembali kondisi infrastruktur untuk mempertimbangkan kebutuhan pengerahan alat berat, termasuk ekskavator, apabila diperlukan.
Pekerjaan teknis tersebut harus memperhatikan elevasi atau ketinggian muka tanah agar aliran air dapat diarahkan menuju kawasan yang membutuhkan pembasahan. Sementara itu, optimalisasi sumur bor dan penerapan sistem pengaliran air langsung atau drip juga menjadi bagian dari langkah yang sedang dipersiapkan.
Hanif menyebut kebutuhan pendanaan untuk memperkuat sistem pengendalian karhutla berpotensi didukung sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Namun, desain teknis serta tata kelola pelaksanaan harus disiapkan terlebih dahulu agar pembangunan infrastruktur memiliki penanggung jawab dan sistem pemeliharaan yang jelas.
Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan dapat menjalankan dua kesiapsiagaan sekaligus, yakni menuntaskan sumber kebakaran yang masih tersisa dan mengantisipasi potensi banjir ketika curah hujan meningkat. Pengelolaan air yang terencana dinilai menjadi bagian penting untuk menghadapi perubahan kondisi cuaca di Kalimantan Tengah. (daw)
