PALANGKA RAYA, Kantamedia.com – Kinerja fiskal Kalimantan Tengah hingga 31 Agustus 2026 menunjukkan penerimaan negara masih tumbuh kuat, sementara belanja negara tetap berjalan meski penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) mengalami kontraksi.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalteng Herry Hernawan dalam keterangannya, Selasa (29/9/2026), menyampaikan pendapatan dan hibah pemerintah pusat di Kalteng telah mencapai Rp8,65 triliun atau 78,15 persen dari target. Angka tersebut tumbuh 55,68 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dari sisi belanja negara, realisasinya mencapai Rp16,20 triliun atau 69,11 persen dari target. Namun, secara tahunan angka tersebut masih terkontraksi 18,07 persen.
Kinerja penerimaan terutama ditopang sektor perpajakan. Penerimaan pajak hingga akhir Agustus mencapai Rp7,06 triliun, setara 66,46 persen dari target APBN 2026 dan tumbuh 37,36 persen secara tahunan.
Penerimaan PPh nonmigas tercatat Rp3,35 triliun atau tumbuh 51,64 persen. Kenaikan tersebut terutama berasal dari PPh Pasal 25/29 badan yang mencapai Rp2,08 triliun. DJPb menilai perkembangan itu mengindikasikan adanya perbaikan kinerja korporasi, terutama pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta perdagangan besar dan eceran.
Sementara penerimaan PPN dalam negeri mencapai Rp2,98 triliun, tumbuh 45,32 persen. Pertumbuhan tersebut mencerminkan masih kuatnya aktivitas perdagangan dan permintaan domestik di Kalteng.
Lonjakan juga terjadi pada penerimaan pajak perdagangan internasional yang mencapai Rp1,06 triliun, atau 252,88 persen dari target. Realisasi tersebut tumbuh 114,73 persen secara tahunan dan terutama berasal dari bea keluar sebesar Rp1,06 triliun.
Kinerja bea keluar tersebut berkaitan dengan tingginya harga referensi CPO yang dalam laporan mencapai US$996,52 per metrik ton. Kondisi itu disebut dipengaruhi dinamika politik global yang meningkatkan permintaan CPO ketika persediaan terbatas.
Di sisi belanja kementerian/lembaga, realisasi hingga akhir Agustus mencapai Rp5,09 triliun dan tumbuh 37,55 persen secara tahunan. Belanja tersebut terdiri dari belanja pegawai Rp2,64 triliun, belanja barang Rp1,12 triliun dan belanja modal Rp1,33 triliun.
Sejumlah belanja diarahkan langsung pada program yang menyentuh masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, hingga 31 Agustus telah ditopang 107 SPPG aktif dengan 4.732 petugas dan 905 pemasok.
Program tersebut disebut telah melayani penerima manfaat dari kelompok balita, ibu hamil dan menyusui, siswa PAUD hingga SMA, santri serta peserta didik SLB. Di Kalteng, penerima manfaat terbanyak berada di Kota Palangka Raya dengan 71.489 penerima atau 30,55 persen.
Sementara itu, realisasi belanja pendidikan mencapai Rp855,78 miliar atau 76,92 persen dari pagu. Belanja tersebut antara lain diarahkan untuk Sekolah Rakyat serta pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana pendidikan sebesar Rp704,42 miliar.
Belanja kesehatan tercatat Rp83,75 miliar atau 30,69 persen dari pagu. Adapun belanja infrastruktur mencapai Rp1,55 triliun atau 67,61 persen dari pagu, antara lain untuk pengendalian banjir, transportasi udara, sarana pendidikan, penyediaan air minum, operasi dan pemeliharaan sumber daya air, transmigrasi serta pembangunan jalan nasional.
Namun, penyaluran TKD masih menjadi salah satu catatan dalam kinerja fiskal regional. Hingga 31 Agustus, realisasi TKD mencapai Rp11,11 triliun, tetapi terkontraksi 30,58 persen secara tahunan.
Kontraksi tersebut antara lain dipengaruhi kebijakan penurunan alokasi TKD 2026, terutama pada Dana Bagi Hasil (DBH), DAK Fisik dan Dana Desa.
Realisasi DBH tercatat Rp1,81 triliun atau turun 73,60 persen secara tahunan. DAK Fisik hanya Rp20,66 miliar atau turun 80,87 persen, sedangkan Dana Desa mencapai Rp347,34 miliar atau turun 59,38 persen.
Sementara Dana Alokasi Umum (DAU) telah tersalur Rp7,14 triliun dan DAK Nonfisik Rp1,80 triliun. Penyaluran tersebut diarahkan antara lain untuk mendukung layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan serta memperluas penyaluran langsung kepada penerima manfaat.
Pada sisi pemerintah daerah, kondisi serupa terlihat dari realisasi APBD konsolidasian seluruh Kalteng. Hingga akhir Agustus, pendapatan daerah mencapai Rp14,76 triliun atau 60,79 persen dari target, tetapi terkontraksi 15,14 persen secara tahunan.
Pendapatan daerah masih didominasi transfer pemerintah pusat yang porsinya mencapai 71,36 persen dari total pendapatan APBD. Angka tersebut menunjukkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap TKD masih cukup tinggi.
Di tengah tekanan tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Agustus mulai mencatat pertumbuhan positif sebesar 41,35 persen secara tahunan. Pertumbuhan terutama didorong penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Sementara belanja daerah baru terealisasi Rp12,18 triliun, atau 46,61 persen dari pagu. Realisasi tersebut masih terkontraksi 8,45 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Realisasi belanja yang masih di bawah separuh pagu membuat APBD konsolidasian Kalteng mencatat surplus sementara Rp2,58 triliun, meski dalam perencanaannya APBD diproyeksikan mengalami defisit.
Kondisi tersebut juga menghasilkan posisi SiLPA sebesar Rp5,12 triliun. DJPb Kalteng menilai pemerintah daerah perlu memperkuat manajemen kas agar saldo yang tersedia di kas daerah dapat dimanfaatkan secara produktif melalui investasi atau program strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi regional.
Di tingkat nasional, Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa edisi September 2026 menyampaikan pendapatan negara hingga akhir Agustus mencapai Rp2.055,6 triliun, sementara belanja negara Rp2.295,7 triliun. Defisit APBN berada di Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB.
Suahasil menekankan bahwa ekspansi belanja tetap harus berjalan bersama penguatan pendapatan dan efisiensi anggaran agar kredibilitas fiskal tetap terjaga. (daw)
