Palangka Raya, kantamedia.com – Ratusan masyarakat Kalimantan Tengah yang tergabung dalam Aliansi Dayak Bersatu (ADB) bersama sejumlah organisasi masyarakat, tokoh adat, akademisi, serta lembaga adat lainnya, menggelar aksi damai menolak program transmigrasi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (4/8/2025).
Aksi yang berlangsung tertib dan damai tersebut menjadi bentuk keprihatinan masyarakat adat terhadap program transmigrasi yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada pemberdayaan masyarakat Dayak. Massa aksi kemudian diterima oleh jajaran Pemerintah Provinsi Kalteng untuk berdialog dan menyampaikan pernyataan sikap secara langsung.
Herson B. Aden, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalteng, menyampaikan bahwa pihaknya menerima kedatangan peserta aksi dengan suasana damai dan kekeluargaan, dan langsung melaksanakan audiensi di Ruangan Bajakah Kantor Gubernur.
“Kami menyepakati beberapa hal penting yang akan menjadi bahan perbaikan, baik di tingkat Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, maupun masukan untuk Pemerintah Pusat dalam hal pengelolaan transmigrasi di Kalimantan Tengah,” ujar Herson.
Menurutnya, tuntutan utama dari Aliansi Dayak Bersatu mengenai pemberdayaan masyarakat Dayak Kalimantan Tengah adalah hal yang sangat wajar. Ia menegaskan bahwa masyarakat Dayak memiliki peran penting dan harus terlibat langsung dalam pembangunan daerahnya.
“Ini semua demi membangun Kalimantan Tengah yang kita cintai bersama. Mudah-mudahan bisa segera terwujud,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Aliansi Dayak Bersatu, Megawati, menyampaikan apresiasi atas keterlibatan seluruh pihak dalam aksi tersebut. “Kami berterima kasih kepada semua yang hadir, juga kepada pihak Pemprov Kalteng yang menerima aspirasi kami dengan baik. Harapan kami, penolakan terhadap program transmigrasi ini ditanggapi serius dan aspirasi kami benar-benar diwujudkan,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal ADB, H. Siyin D. Rangka, yang menegaskan bahwa aksi ini bukan hanya simbolik, tetapi akan terus dipantau tindak lanjutnya.
“Kami tidak memberi tenggat waktu secara spesifik, tapi kami akan terus mengawal agar pemerintah bergerak cepat menindaklanjuti pernyataan sikap yang sudah kami serahkan,” tegasnya.
Pihak Aliansi Dayak Bersatu menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk perjuangan damai dan konstitusional demi menjaga hak-hak masyarakat adat di tanah Kalimantan Tengah. Mereka berharap dialog yang telah terjadi hari ini menjadi awal dari kebijakan yang lebih adil dan partisipatif bagi masyarakat lokal. (rik)
