Buntok, kantamedia.com – Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kemarau panjang menjadi perhatian DPRD Kabupaten Barito Selatan dalam pembahasan KUA-PPAS Rencana APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Selain penanganan karhutla, pemerintah daerah diminta memperkuat program pemberdayaan ekonomi bagi warga yang kehilangan mata pencarian.
Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan, HM Farid Yusran, mengatakan penanganan karhutla belum sepenuhnya berakhir. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan dukungan anggaran tetap diarahkan untuk langkah antisipasi maupun penanganan setelah bencana tersebut.
Hal itu diungkapkan Farid Yusran kepada wartawan usai memimpin rapat pembahasan KUA-PPAS Rencana APBD Perubahan Barito Selatan Tahun Anggaran 2026, Rabu (9/9/2026).
Menurutnya, penanganan karhutla masih melibatkan sejumlah perangkat daerah. Tercatat ada sembilan organisasi perangkat daerah (OPD) serta lima bagian di Sekretariat Daerah (Setda) yang memiliki keterkaitan dalam proses penanganan tersebut. “Penanganan karhutla ini belum selesai. Karena itu, anggaran harus didorong dan diarahkan untuk antisipasi serta penanganan pasca-karhutla,” tegas Farid.
Ia menilai keterbatasan anggaran tidak boleh membuat pemerintah mengabaikan persoalan yang muncul setelah karhutla. Terlebih, dampak kemarau panjang tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga mulai memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat.
Farid menyontohkan, masyarakat di wilayah daratan menjadi salah satu kelompok yang terdampak. Para penyadap karet, misalnya, mengalami kesulitan memperoleh penghasilan karena produksi getah menurun atau tidak lagi mengalir. Kondisi serupa dialami pencari rotan yang kesulitan menjalankan aktivitasnya.
Di sektor perikanan, nelayan juga menghadapi persoalan karena hasil tangkapan ikan di sungai, danau, maupun rawa mengalami penurunan. “Kalau anggaran terbatas, fokus kita harus jelas. Penanganan karhutla harus menjadi prioritas agar dampaknya tidak berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih besar,” ujarnya.
Menurut Farid, kehilangan mata pencarian dalam waktu cukup lama berpotensi meningkatkan kerentanan sosial masyarakat. Ketika kebutuhan hidup tetap harus dipenuhi sementara sumber pendapatan hilang, masyarakat dapat berada dalam kondisi sulit.
Ia mengingatkan pemerintah daerah agar segera mencari langkah konkret untuk mengurangi dampak tersebut, termasuk mencegah munculnya persoalan sosial dan potensi tindak kriminal yang dapat terjadi akibat tekanan ekonomi.
“Jangan sampai masyarakat kehilangan pekerjaan kemudian tidak memiliki pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pemerintah daerah harus hadir mencari solusi dan membuka jalan agar masyarakat tetap memiliki sumber penghasilan,” katanya.
Karena itu, pembahasan APBD Perubahan 2026 juga diarahkan pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Salah satu bentuk intervensi yang dinilai penting adalah pemberian bantuan stimulan kepada kelompok masyarakat yang kehilangan mata pencarian akibat dampak kemarau panjang.
Farid menyebut bantuan tersebut diperlukan mengingat kondisi kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga Januari. Dengan demikian, masyarakat yang selama ini bergantung pada sektor perkebunan, hasil hutan, maupun perikanan membutuhkan dukungan agar tetap dapat memenuhi kebutuhan ekonomi selama masa sulit.
“Konsentrasi program saat ini harus mengarah pada pemberdayaan ekonomi, terutama bantuan stimulan bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Ini penting untuk menjaga daya tahan ekonomi masyarakat selama kemarau,” jelasnya.
DPRD Barito Selatan, lanjut Farid, akan terus mendorong agar penyusunan anggaran perubahan tidak hanya berorientasi pada penanganan kondisi saat ini, tetapi juga mempertimbangkan dampak lanjutan yang dirasakan masyarakat.
Ia menegaskan, kebijakan anggaran harus mampu menjawab dua persoalan sekaligus, yakni memastikan penanganan karhutla tetap berjalan dan membantu masyarakat yang terdampak agar dapat kembali memperoleh sumber penghasilan.
“Yang kita dorong bukan hanya memadamkan atau menangani karhutla-nya, tetapi juga bagaimana masyarakat yang terdampak bisa bertahan secara ekonomi. Pemerintah harus hadir dengan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan mereka,” pungkasnya. (pri)
