Muara Teweh, Kantamedia.com – Kalangan legislator mendorong penguatan profesionalisme serta akuntabilitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam sistem pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk mempercepat akselerasi pelayanan publik sekaligus menutup celah potensi penyimpangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Dukungan terhadap program peningkatan kapasitas tersebut disuarakan oleh Anggota DPRD Barito Utara, Rosi Wahyuni. Dirinya menegaskan bahwa pemahaman yang matang mengenai regulasi pengadaan komoditas dan proyek fisik akan meminimalkan risiko hukum yang kerap menjerat aparatur akibat kelalaian administratif.
“Lembaga DPRD Barito Utara sangat mengapresiasi pembekalan kompetensi teknik ini. ASN yang membidangi sektor pengadaan wajib bekerja secara profesional, efisien, dan transparan agar setiap rupiah dari anggaran daerah benar-benar memberikan output yang tepat sasaran bagi masyarakat,” ungkap Rosi, Sabtu (24/1/2026).
Rosi berharap output dari bimbingan teknis (bimtek) tersebut segera diimplementasikan secara nyata pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Transformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik maladministrasi diyakini linear dengan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah.
Di sisi lain, Kepala Dinsos PMD Barito Utara, Suparmi A. Aspian, menjabarkan bahwa agenda edukasi ini difokuskan untuk membedah tuntas regulasi terbaru. Proses pengadaan barang kini wajib merujuk secara ketat pada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 yang merupakan hasil amandemen atas aturan sebelumnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinsos PMD Barito Utara, Hj. Sunarty S, menambahkan bahwa para peserta juga dibekali keahlian taktis. Materi yang diajarkan meliputi tata cara belanja digital (e-purchasing), manajemen skema swakelola, hingga penegasan koridor kewenangan masing-masing pejabat pembuat komitmen di instansi pemerintahan daerah. (pri)
