Muara Teweh, Kantamedia.com – Komisi II DPRD Barito Utara berkomitmen mengawal aspirasi kelompok tani (poktan) terkait keterbatasan fasilitas pascapanen dan ketidakpastian status lahan garapan. Persoalan klasik ini mencuat di sela agenda panen raya komoditas jagung hibrida yang berlangsung di wilayah kerja penyuluhan pertanian (WKPP) Kelurahan Melayu.
Rangkaian panen bersama tersebut dimulai pada Senin (30/3/2026) di area milik Poktan Tamban Sari, Jalan Tamban Sari menuju pemakaman Wonorejo. Selain itu, kegiatan serupa dijadwalkan kembali bergulir pada Rabu (1/4/2026) di lahan Poktan Suara Karya, Jalan Fungsi Tunggal, tepat di samping SMKN 2 Muara Teweh.
Di tengah momentum panen, para petani mengeluhkan minimnya alat mesin pertanian (alsintan), terutama mesin pengering (dryer) dan pencacah jagung untuk menjaga kualitas produksi. Warga juga risau karena sejauh ini mereka hanya memanfaatkan lahan pinjaman milik masyarakat seluas satu hektare, sehingga kelangsungan usaha tani mereka belum terjamin.
Merespons kendala tersebut, Ketua Komisi II DPRD Barito Utara, H. Taufik Nugraha, menyatakan apresiasi tinggi atas kegigihan para petani dalam memperkuat ketahanan pangan daerah. Politisi ini berjanji segera mengoordinasikan tuntutan peminjaman atau hibah lahan serta pengadaan alsintan kepada instansi dinas terkait.
“Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar pemenuhan sarana prasarana pertanian, termasuk pengering dan pencacah jagung, mendapat atensi kolektif. Begitu pula soal lahan, harus ada solusi konkret yang memberikan kepastian bagi petani,” tegas Taufik, Selasa (1/4/2026).
Menurut Taufik, modernisasi alat kerja dan kepastian regulasi tata ruang sengketa merupakan pilar utama dalam mendongkrak produktivitas sektor agraria. Pihak legislatif berharap kolaborasi lintas sektor antara petani, eksekutif, dan dewan mampu menyulap komoditas jagung hibrida menjadi sektor unggulan daerah yang menyejahterakan masyarakat Kabupaten Barito Utara secara berkelanjutan. (pri)
