PALANGKA RAYA, kantamedia.com – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalimantan Tengah menyoroti struktur pendanaan Rancangan APBD Kalteng Tahun Anggaran 2027 yang masih mengandalkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) untuk menutup defisit.
Sorotan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat Kalteng, Kasri Yani, dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 DPRD Kalteng, Selasa (15/9/2026).
Kasri mengatakan, berdasarkan Nota Keuangan dan Raperda APBD 2027, pendapatan daerah direncanakan sekitar Rp5,386 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp5,736 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit sekitar Rp350 miliar yang sepenuhnya ditutup melalui pembiayaan netto dari SiLPA tahun sebelumnya.
Menurut Demokrat, struktur tersebut perlu mendapat perhatian karena menunjukkan masih terbatasnya kapasitas pendapatan daerah, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun transfer pusat, untuk membiayai belanja wajib dan prioritas pembangunan.
“Bagaimana upaya Pemerintah Kalimantan Tengah agar penggunaan SiLPA sebagai pembiayaan untuk menutup defisit anggaran tidak menjadi kebiasaan berulang jangka panjang?” kata Kasri.
Fraksi Demokrat juga meminta pemerintah menjelaskan strategi optimalisasi PAD dari sektor-sektor yang memiliki potensi besar, seperti perkebunan sawit, pertambangan dan kehutanan. Pemerintah dinilai perlu menyiapkan inovasi sumber penerimaan agar pendapatan daerah tidak terlalu rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi makro.
Selain struktur fiskal, Demokrat menyoroti kondisi ekonomi masyarakat. Kasri menyebut pertumbuhan ekonomi Kalteng pada Triwulan I 2026 tercatat 3,79 persen secara tahunan, namun pada saat yang sama inflasi Maret 2026 mencapai 3,86 persen dan angka kemiskinan meningkat menjadi 146,71 ribu orang atau 5,09 persen.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan tantangan pemerintah pada 2027 tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan ekonomi. Kebijakan anggaran harus mampu meningkatkan daya beli dan memberikan dampak yang lebih terasa bagi rumah tangga berpendapatan rendah.
“Dengan demikian, tantangan utama Pemerintah Kalimantan Tengah ke Tahun Anggaran 2027 bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, melainkan memastikan pertumbuhan ekonomi tersebut bisa menaikkan daya beli masyarakat,” ujarnya.
Demokrat juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap program dan kegiatan yang dinilai belum efektif, berpotensi tumpang tindih atau tidak memiliki indikator hasil yang jelas. Dalam kondisi fiskal yang terbatas, setiap anggaran dinilai harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat.
Rencana perampingan organisasi perangkat daerah (OPD) dari 32 menjadi sekitar 21 OPD mulai 2027 turut menjadi perhatian. Fraksi Demokrat meminta pemerintah menjelaskan besaran penghematan yang dapat diperoleh dari kebijakan tersebut sekaligus memastikan penggabungan OPD tidak menurunkan kualitas pelayanan publik.
Di sisi lain, Demokrat mendukung penguatan belanja modal setelah sejumlah dana hibah dalam pembahasan KUA-PPAS 2027 dievaluasi dan dialihkan. Namun, Kasri mengingatkan bahwa peningkatan belanja modal tidak otomatis menjamin kualitas pembangunan apabila tidak didukung perencanaan, penentuan lokasi, desain, pelaksanaan dan pengawasan yang baik.
Fraksi Demokrat meminta pemerintah menjelaskan sektor yang menjadi fokus penguatan belanja modal, termasuk kecukupan anggaran untuk infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan dan konektivitas antarwilayah. Pemerintah juga diminta memastikan anggaran pendidikan mampu menjawab persoalan mutu layanan, pemerataan akses dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di seluruh kabupaten dan kota.
Kasri menegaskan Fraksi Demokrat pada prinsipnya mendukung RAPBD Kalteng 2027 sepanjang penyusunannya dilakukan secara terukur dan mampu memperbaiki tata kelola anggaran, menyehatkan struktur belanja serta memastikan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.
“Kami meminta penjelasan yang komprehensif terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah kami sampaikan, terkait perubahan kebijakan anggaran tersebut,” pungkasnya. (daw)
