PALANGKA RAYA, kantamedia.com – Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Tengah meminta penyusunan APBD 2027 tidak hanya berorientasi pada keseimbangan angka dan penyerapan anggaran, tetapi memastikan setiap pendapatan realistis dan belanja memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Kalteng, Noor Fazariah Kamayanti, dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026, Selasa (15/9/2026). Fraksi Golkar menyampaikan pemandangan umum terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD Kalteng Tahun Anggaran 2027.
Noor mengatakan APBD harus menjadi instrumen untuk menerjemahkan kemampuan keuangan daerah menjadi pelayanan publik dan pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Karena itu, kualitas anggaran menurutnya harus dilihat dari realisme pendapatan, ketepatan belanja serta kesiapan program sejak awal tahun.
“APBD Tahun Anggaran 2027 bukan semata-mata mengenai formulasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, tetapi merupakan instrumen utama untuk menerjemahkan kemampuan keuangan daerah menjadi pelayanan publik, pembangunan, dan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” kata Noor.
Dalam pemandangan umumnya, Fraksi Golkar mencermati pendapatan daerah 2027 yang direncanakan mencapai Rp5,387 triliun lebih. Angka tersebut terdiri atas PAD sekitar Rp3,064 triliun, pendapatan transfer Rp2,322 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar Rp1,304 miliar.
Fraksi Golkar menilai peningkatan kapasitas PAD penting untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah. Namun, target penerimaan diminta tetap berdasarkan potensi yang terukur dan realistis agar target dalam APBD benar-benar dapat diterjemahkan menjadi penerimaan kas daerah.
Selain PAD, Golkar meminta pemerintah mengevaluasi kinerja investasi daerah, khususnya BUMD yang kontribusinya dinilai belum sebanding dengan nilai penyertaan modal yang telah diberikan.
Di sisi belanja, anggaran daerah 2027 direncanakan sebesar Rp5,737 triliun lebih, yang terdiri atas belanja operasi Rp3,952 triliun, belanja modal Rp748,898 miliar, belanja tidak terduga Rp70 miliar dan belanja transfer Rp965,558 miliar.
Fraksi Golkar memberikan perhatian terhadap penguatan belanja modal. Namun, besarnya anggaran dinilai tidak otomatis menunjukkan kualitas belanja. Pemerintah diminta memastikan kegiatan yang masuk dalam APBD telah memiliki kesiapan lahan, perencanaan teknis, proses pengadaan, jadwal pelaksanaan dan kebutuhan kas.
“Yang lebih penting adalah sejauh mana belanja tersebut memiliki sasaran yang jelas, kesiapan perencanaan dan pengadaan, kepastian lokasi dan kelompok sasaran, serta kemampuan untuk diselesaikan dan memberikan manfaat dalam tahun anggaran berkenaan,” ujarnya.
Golkar juga menyoroti kewajiban pemenuhan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40 persen. Fraksi tersebut meminta pemerintah menjelaskan dasar penentuan lokasi dan jenis infrastruktur prioritas agar anggaran benar-benar diarahkan untuk mengurangi kesenjangan layanan antarwilayah serta memberikan dampak terhadap perekonomian daerah.
Sementara itu, defisit APBD 2027 diproyeksikan sebesar Rp350 miliar dan seluruhnya direncanakan ditutup melalui penggunaan SiLPA tahun sebelumnya. Fraksi Golkar meminta proyeksi SiLPA dihitung secara hati-hati berdasarkan perkiraan realisasi APBD 2026.
Menurut Golkar, penggunaan SiLPA tidak boleh bergantung pada rendahnya penyerapan anggaran atau tertundanya pembayaran kewajiban pada tahun sebelumnya. Pemerintah diminta memastikan sumber pembiayaan tersebut benar-benar tersedia ketika APBD 2027 dilaksanakan.
“Bagaimana Pemerintah Provinsi menjaga agar SiLPA yang diperhitungkan tetap realistis tanpa bergantung pada rendahnya penyerapan belanja atau tertundanya pembayaran kewajiban Tahun 2026?” demikian salah satu pertanyaan Fraksi Golkar.
Meski memberikan sejumlah catatan, Fraksi Partai Golkar menyatakan Nota Keuangan dan Raperda APBD Kalteng 2027 telah memenuhi syarat untuk diterima dan dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku. Selanjutnya, fraksi tersebut meminta Gubernur memberikan penjelasan terhadap sejumlah catatan dan pertanyaan dalam tahapan pembahasan berikutnya. (daw)
