PALANGKA RAYA, kantamedia.com – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kalimantan Tengah menyoroti keterbatasan ruang fiskal dan masih tingginya angka kemiskinan dalam pembahasan Rancangan APBD Kalteng Tahun Anggaran 2027.
Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra Kalteng, Wengga Febri Dwi Tananda, dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 DPRD Kalteng, Selasa (15/9/2026).
Wengga mengatakan, berdasarkan rancangan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Kalteng, pendapatan daerah pada 2027 direncanakan sekitar Rp5,386 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai sekitar Rp5,736 triliun. Dengan struktur tersebut, terdapat defisit sekitar Rp350 miliar yang direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan.
Menurutnya, kondisi tersebut menuntut pengelolaan anggaran yang lebih hati-hati dan terukur. Dengan ruang fiskal yang terbatas, setiap belanja harus diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata serta mendukung prioritas pembangunan daerah.
Gerindra juga meminta agar rancangan APBD 2027 lebih serius menjawab persoalan kemiskinan. Wengga menyebut angka kemiskinan Kalteng pada Maret 2026 mencapai 5,09 persen atau sekitar 146,71 ribu orang. Angka tersebut meningkat dibandingkan September 2025 yang berada di level 4,94 persen.
“Bahkan, persentase kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 5,27 persen, lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan sebesar 4,86 persen,” kata Wengga.
Karena itu, Fraksi Gerindra meminta pemerintah menjelaskan program konkret yang akan diarahkan untuk menurunkan kemiskinan, terutama di wilayah perdesaan. Pemerintah juga diminta menetapkan target penurunan kemiskinan yang terukur serta indikator keberhasilannya.
Selain kemiskinan, Gerindra mempertanyakan strategi pemerintah dalam memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan dampak langsung terhadap pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja. Hal serupa juga disoroti pada agenda hilirisasi, khususnya terkait keterlibatan tenaga kerja lokal, UMKM, koperasi, petani dan pelaku usaha daerah.
Fraksi Gerindra turut meminta penjelasan mengenai strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk optimalisasi aset daerah, BUMD, pajak dan sumber pendapatan lainnya. Peningkatan PAD dinilai perlu dilakukan tanpa memberikan beban berlebihan kepada masyarakat.
Di sektor infrastruktur, Gerindra mempertanyakan dasar penentuan prioritas pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan. Prioritas tersebut diharapkan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, akses pelayanan dasar dan kepentingan ekonomi antardaerah.
Persoalan pertanian dan perkebunan rakyat serta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga masuk dalam sorotan. Pemerintah diminta memperjelas keberpihakan APBD terhadap petani dan pekebun rakyat, sekaligus memperkuat pencegahan, deteksi dini dan pengurangan risiko karhutla.
Wengga menegaskan, keberhasilan APBD tidak semestinya hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran. Menurutnya, ukuran yang lebih penting adalah perubahan yang dihasilkan, seperti penurunan kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Fraksi Gerindra pada akhirnya menerima Nota Keuangan dan Raperda APBD Kalteng 2027 untuk dibahas lebih lanjut. Namun, penerimaan tersebut bukan merupakan persetujuan final terhadap seluruh substansi anggaran yang diajukan pemerintah.
“Fraksi Gerindra tetap memandang perlu adanya pendalaman, penajaman dan penjelasan Pemerintah Provinsi terhadap sejumlah kebijakan dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027,” demikian disampaikan dalam pemandangan umum fraksi. (daw)
