Kantamedia.com, Palangka Raya – Sejumlah kalangan di DPRD kalteng menyarankan agar pemerintahan di Bumi Tambun Bungai, bisa meniru metode yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk melindungi anak dan perempuan.
Wakil Ketua III DPRD Kalteng Faridawaty Darland Atjeh mengatakan, belum lama ini pihaknya telah melakukan penggalian informasi terkait perlindungan anak dan pelaporan berbasis Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaporan (SIMEP), di Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta.
Dipilihnya DKI Jakarta sebagai tujuan kunjungan kerja, kata srikandi di DPRD Kalteng ini lantaran DKI Jakarta telah meraih Double Winner yakni sebagai Provinsi Layak Anak (Provila), dan provinsi yang memilki komitmen terhadap perlindungan anak serta pelaporan berbasis SIMEP perlindungan anak.
Metode yang ia maksud yakni pemprov setempat terlebih dahulu memastikan bahwa, di lima kota administratif dan satu kecamatan di bawahnya sudah meraih predikat Kota/kabupaten Layak Anak. Selain hal itu, lanjutnya, juga ada keberadaan payung hukum yakni perda terkait perlindungan anak melalui sinergi DPRD dan eksekutif. Ini, yakin Farida, menjadi pondasi utama dalam mewujudkan suatu provinsi yang layak anak.
“Ditambah lagi, setiap tahunnya Pemprov DKI juga menetapkan Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang harus dilaksanakan oleh semua Perangkat Daerah di DKI Jakarta,” ujar legislator dari Dapil I Kalteng meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Gunung Mas ini, Selasa (11/4/2023).
Ketua DPW Partai NasDem Kalteng ini berharap ini bisa dilakukan di Bumi Tambun Bungai. Untuk diketahui, kunker ini juga dihadiri Sekretaris Komisi III DPRD Kalteng Niksen S Bahat, Ketua Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) Kalteng sekaligus Anggota Komisi III Andina Theresia Narang, dan anggota Komisi III Andayani. (hms/ami)
