Palangka Raya, Kantamedia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah didesak untuk lebih serius mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pada sektor pajak bahan bakar minyak (BBM) dan pajak kendaraan bermotor. Langkah ini dinilai sangat strategis untuk memperkuat kapasitas anggaran daerah dalam membiayai program pembangunan serta meningkatkan mutu pelayanan publik.
Menurut anggota DPRD Kalteng, Ampera A. Y. Mebas, adanya terobosan baru sangat penting agar pengelolaan sumber pendapatan tidak hanya terpaku pada jalur konvensional yang telah berjalan selama ini. “Kita harus maksimalkan pendapatan daerah. Jangan hanya mengandalkan sumber yang selama ini berjalan, tetapi cari dan kelola semua potensi yang ada,” kata Ampera, Jumat (7/8/2026).
Terkait pajak BBM, Ampera menyebut peluang penerimaan di sektor ini masih amat terbuka lebar. Ia meminta pemerintah daerah memperketat pengawasan distribusi BBM dengan memanfaatkan integrasi data secara lintas lembaga, khususnya BPH Migas, guna melengkapi data dari Pertamina.
“Jangan hanya memakai data dari Pertamina. Data dari BPH Migas juga harus dimanfaatkan, karena sumber BBM bukan hanya dari Pertamina. Ada perusahaan lain yang juga beroperasi, sehingga potensi pajaknya harus dihitung dengan tepat,” ujarnya.
Di samping sektor energi, peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor turut menjadi perhatian utama. Ampera meminta jajaran Samsat di tingkat kabupaten dan kota bergerak lebih proaktif dalam menjemput bola kepatuhan wajib pajak, ketimbang sekadar bergantung pada momen pemutihan.
“Jangan hanya menunggu program pemutihan. Samsat harus aktif menagih wajib pajak. Data kendaraan sudah ada, tinggal dimaksimalkan. Kalau kendaraan sudah berpindah tangan, segera dorong balik nama agar data dan penerimaan lebih tertib,” tegasnya.
Ia berharap jalinan kerja sama antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota dapat makin padu demi memacu pengumpulan PAD secara menyeluruh di seluruh wilayah. “Semua daerah punya kepentingan yang sama. Kalau PAD meningkat, maka kemampuan pemerintah dalam membangun dan melayani masyarakat juga semakin besar,” pungkas Ampera. (pri)
