Yogyakarta, Kantamedia.com – Pimpinan dan anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melaksanakan kunjungan kerja strategis ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk melakukan studi komparatif terkait realisasi rehabilitasi hutan dan lahan serta manajemen reboisasi di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS).
Rangkaian kunjungan dilakukan secara intensif dengan menyambangi dua instansi kunci, yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY serta Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Serayu Opak Progo. Komisi II DPRD Kalteng menilai Yogyakarta memiliki model manajemen yang unik, di mana keterbatasan lahan justru melahirkan inovasi rehabilitasi yang presisi dan melibatkan partisipasi masyarakat secara masif.
Dalam pertemuan di DLHK DIY, delegasi Kalteng menyoroti strategi rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) berbasis pemberdayaan ekonomi. DIY dinilai sukses mengembangkan konsep hutan rakyat yang tidak hanya berfungsi secara ekologis, tetapi juga memberikan nilai tambah finansial bagi warga melalui tanaman Multi Purpose Tree Species (MPTS).
“Kami ingin mempelajari bagaimana DIY menjaga konsistensi pertumbuhan pohon pasca-tanam. Di Kalimantan, tantangan kita adalah luasnya wilayah, sehingga pengawasan sering kali terkendala. Di sini, sistem monitoringnya sangat rapi,” ujar salah satu pimpinan rombongan Komisi II DPRD Kalteng.
Beberapa poin krusial yang dipelajari oleh Komisi II DPRD Kalteng meliputi:
- Teknologi Persemaian Modern: Penyediaan bibit berkualitas secara berkelanjutan untuk mendukung reboisasi skala besar.
- Sistem Monitoring Digital: Pemanfaatan aplikasi dan pemetaan satelit untuk memastikan titik rehabilitasi terpantau real-time.
- Konservasi Tanah dan Air: Penerapan teknik sipil seperti pembuatan check dam dan sumur resapan yang dikombinasikan dengan pendekatan vegetatif.
Ketua Komisi II DPRD Kalteng menegaskan bahwa hasil kunjungan kerja ini akan menjadi referensi penting dalam penyusunan kebijakan dan pengawasan anggaran terkait lingkungan hidup di Kalimantan Tengah. “Pengalaman dari BPDAS Serayu Opak Progo dan DLHK DIY memberikan perspektif baru bagi kami, terutama dalam penegakan regulasi di area sempadan sungai dan optimalisasi dana rehabilitasi agar lebih tepat sasaran,” pungkasnya. (Mhu).
