Yogyakaarta, Kantamedia.com – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melaksanakan kunjungan kerja strategis ke Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Kamis (7/5/2026). Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Sugiyarto, dan diterima oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD DIY, Robertus Ali Sadikin, beserta jajaran fungsional terkait.
Yogyakarta dipilih sebagai barometer studi karena dinilai sukses membangun budaya sadar bencana yang terintegrasi hingga ke tingkat masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, Sugiyarto menyampaikan bahwa Kalimantan Tengah memerlukan perspektif baru dalam menangani potensi bencana seperti banjir dan kebakaran hutan (karhutla). “Kami datang untuk mempelajari bagaimana penyelenggaraan penanggulangan bencana di DIY bisa begitu efektif, terutama dalam menggerakkan masyarakat melalui program Desa Tangguh Bencana (Destana). Kami ingin melihat bagaimana regulasi di sini mampu mengubah paradigma dari sekadar tanggap darurat menjadi kesiapsiagaan yang mandiri,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Robertus Ali Sadikin menjelaskan bahwa kekuatan utama DIY terletak pada sinergi antara pemerintah, akademisi, dan relawan. Ia menuturkan bahwa Destana bukan sekadar pembentukan struktur, melainkan proses panjang dalam mengedukasi warga agar mampu memetakan risiko secara mandiri.
Beberapa poin utama yang menjadi bahan diskusi antara DPRD Kalteng dan BPBD DIY meliputi:
- Edukasi Berkelanjutan: Implementasi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) yang menyasar generasi muda.
- Simulasi Berkala: Penyelenggaraan simulasi kebencanaan rutin lintas sektor untuk mengasah kesiapsiagaan masyarakat.
- Manajemen Relawan: Pengelolaan ribuan relawan di bawah regulasi daerah yang jelas.
- Kearifan Lokal: Pemanfaatan nilai budaya lokal dalam menyampaikan pesan mitigasi agar lebih mudah diterima masyarakat.
Kunjungan diharapkan menjadi fondasi penting bagi Komisi III DPRD Kalteng dalam merumuskan rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Melalui studi banding ini, dewan ingin memastikan bahwa anggaran dan regulasi penanggulangan bencana di masa depan lebih difokuskan pada aspek preventif dan penguatan kapasitas masyarakat desa. (mhu).
