DPRD Kalteng Sentil TAPD yang Absen Dalam Rapat Anggaran 2027

Palangka Raya, Kantamedia.com – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Junaidi, mendesak jajaran pimpinan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hadir secara langsung dalam pembahasan lanjutan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027. Permintaan ini disampaikan menyusul rendahnya kehadiran pejabat eksekutif dalam rapat sebelumnya.

Junaidi menegaskan, pembahasan KUA-PPAS merupakan agenda wajib bagi DPRD Kalteng. Menurutnya, kehadiran pejabat perwakilan setingkat eselon masih bisa ditoleransi selama materi yang dibahas bersifat teknis. Namun, situasi berbeda berlaku saat rapat memasuki tahap pengambilan kebijakan strategis.

“Pembahasan KUA 2027 merupakan kewajiban DPRD. Kalau dalam pembahasan pihak eksekutif diwakili pejabat eselon yang mendapat penugasan, berkompeten, dan menguasai materi, rapat tetap kita lanjutkan,” ujar Junaidi, Kamis (30/7/2026).

Salah satu isu krusial yang akan dibahas adalah usulan kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari sekitar Rp2,8 triliun menjadi Rp3 triliun. Karena menyangkut keputusan strategis, Junaidi menuntut kehadiran langsung Sekretaris Daerah, Kepala Bapperida, Kepala Bapenda, Kepala BPKAD, dan Inspektorat pada pembahasan berikutnya.

“KUA adalah kebijakan umum anggaran yang harus dibangun bersama. Kalau hanya staf atau pejabat eselon yang hadir, tentu tidak bisa mengambil keputusan strategis,” katanya.

Senada dengan Junaidi, Anggota Badan Anggaran DPRD Kalteng, Ampera A.Y. Mebas, turut mengkritik minimnya kehadiran pejabat TAPD dalam rapat. Ia menilai ketidakhadiran sejumlah pejabat kunci mencerminkan lemahnya keseriusan eksekutif dalam proses pembahasan anggaran daerah.

Ampera menyebut, rapat sebelumnya hanya dihadiri sebagian perwakilan, sementara Sekda, Kepala Bapenda, dan Kepala Bapperida absen tanpa kehadiran langsung. Kondisi ini, menurutnya, membuat substansi pembahasan tidak berjalan maksimal. “Banyak yang hanya diwakili. Sekda tidak hadir, Bapenda tidak ada, Bapperida juga tidak ada. Saya menilai ini tidak serius,” pungkasnya. (pri)

Bagikan berita ini
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *