PALANGKA RAYA, kantamedia.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalimantan Tengah menyoroti kemampuan fiskal daerah dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. PKB meminta pemerintah provinsi memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dapat dikurangi secara bertahap.
Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Kalteng, Pipit Setyorini, dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026, Kamis (10/9/2026). Rapat membahas pemandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan dan Raperda tentang Perubahan APBD Kalteng Tahun Anggaran 2026.
Dalam dokumen yang disampaikan, struktur perubahan APBD mencatat Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp5,315 triliun lebih, sedangkan Belanja Daerah mencapai Rp5,541 triliun lebih. Kondisi tersebut menghasilkan defisit sekitar Rp225 miliar yang ditutup melalui penerimaan pembiayaan sekitar Rp226 miliar, termasuk SiLPA Rp216 miliar lebih dan penerimaan pembiayaan utang daerah sekitar Rp10 miliar.
PKB menilai penguatan PAD harus dilakukan dengan perhitungan yang realistis dan tidak membebani masyarakat. Sejumlah langkah yang didorong antara lain intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD, optimalisasi aset daerah, digitalisasi pelayanan perpajakan dan retribusi, evaluasi kinerja BUMD serta penguatan pengawasan untuk menutup potensi kebocoran penerimaan.
Fraksi tersebut juga mengingatkan agar target PAD dalam Perubahan APBD 2026 tidak sekadar dinaikkan secara administratif. Target penerimaan harus memiliki dasar perhitungan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dari sisi belanja, PKB meminta pemerintah mengevaluasi pengeluaran administratif yang dinilai kurang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Ruang fiskal yang tersedia dinilai perlu lebih diarahkan pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, pertanian, ketahanan pangan serta pembangunan wilayah tertinggal dan sulit dijangkau.
Pendidikan dan kesehatan juga menjadi perhatian. PKB mendorong anggaran pendidikan tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik sekolah, tetapi juga peningkatan kualitas guru, pemerataan tenaga pendidik, fasilitas pembelajaran, pendidikan vokasi dan akses bagi masyarakat kurang mampu. Di sektor kesehatan, pemerintah diminta memperkuat layanan di wilayah terpencil, termasuk ketersediaan tenaga kesehatan, obat-obatan, fasilitas dan sistem rujukan.
Sementara pada sektor ekonomi, PKB mendorong penguatan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan agar sumber daya daerah menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat Kalteng. Pelaku UMKM juga dinilai perlu mendapat dukungan melalui akses pembiayaan, digitalisasi pemasaran, sertifikasi, peningkatan kualitas produk dan perluasan pasar.
Persoalan karhutla turut masuk dalam catatan Fraksi PKB. Pemerintah diminta menyiapkan anggaran pencegahan dan penanggulangan secara memadai dengan menitikberatkan pada strategi pencegahan, bukan hanya pengerahan anggaran setelah kebakaran terjadi. Pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan juga dinilai perlu diperkuat.
Selain itu, PKB meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap pokok-pokok pikiran DPRD yang telah melalui proses penyerapan aspirasi dan diselaraskan dengan prioritas pembangunan. Fraksi juga menekankan transparansi dalam setiap perubahan anggaran, termasuk kejelasan dasar perubahan, target keluaran, manfaat dan indikator keberhasilannya.
Di akhir pemandangan umum, Fraksi PKB menyatakan menerima Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD Kalteng 2026 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan tata tertib DPRD Kalteng. (daw)
