Palangka Raya, Kantamedia.com — Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Tengah memperketat pengawasan penggunaan anggaran daerah. Langkah ini diambil guna memastikan proyek infrastruktur dasar hingga fasilitas penunjang bagi warga di kawasan terpencil dapat terealisasi secara merata dan tepat sasaran.
Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Okki Maulana, menegaskan bahwa perbaikan akses jalan raya serta perluasan jaringan internet ke pelosok menjadi fokus utama pengawalan dewan.
Menurut politisi Fraksi Golkar tersebut, pembahasan laporan pertanggungjawaban APBD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah bertujuan untuk mendongkrak kualitas layanan publik. Pihaknya mendesak eksekutif menggenjot sektor-sektor produktif yang berkontribusi langsung terhadap kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
“Evaluasi ini penting agar alokasi anggaran benar-benar berdampak pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Okki, Jumat (17/7/2026).
Pengawasan ketat ini juga berkaitan dengan upaya mengejar target makro ekonomi daerah. Pemerintah menetapkan tingkat kemiskinan turun ke angka 4,31 hingga 4,89 persen. Untuk mencapai sasaran tersebut, program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi warga, dan ketersediaan layanan dasar harus berjalan sinergis dengan kebijakan pemerintah pusat.
Selain itu, legislator DPRD Kalteng ini menyoroti target Tingkat Pengangguran Terbuka yang dipatok sebesar 3,30 persen pada tahun 2026. Okki meminta pemerintah provinsi gencar membuka pelatihan kerja berbasis keahlian serta menjaring investasi padat karya.
“Kebijakan fiskal yang terukur dan cermat amat diperlukan demi menjaga stabilitas kas daerah sekaligus membuka lapangan kerja baru di sektor riil,” pungkasnya. (pri)
