Kantamedia.com – Sebanyak 478 dari 557 ketua DPRD se-Indonesia mengikuti retret Ketua DPRD selama lima hari di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Agenda retret Ketua DPRD se-Indonesia ini bertujuan menyelaraskan visi daerah dengan program prioritas Asta Cita pemerintah pusat menuju visi Indonesia Emas 2045.
Hingga Rabu (15/4/2026) sore, ratusan pimpinan DPRD tingkat provinsi hingga kabupaten/kota telah memenuhi lokasi kegiatan. Begitu tiba, para peserta Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) ini langsung menjalani serangkaian prosedur medis dan registrasi sebelum diarahkan masuk ke barak pendidikan dengan disiplin tinggi.
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Ace Hasan Syadzily, menjelaskan bahwa kolaborasi antara Lemhannas dan asosiasi DPRD ini merupakan upaya strategis mencetak pemimpin lokal yang berjiwa negarawan. Pemilihan Akmil sebagai lokasi pusat pelatihan dimaksudkan untuk mengasah patriotisme di tengah dinamika geopolitik yang kian kompleks.
“Tujuan utama untuk mencetak negarawan-negarawan yang mampu mengawal Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Pimpinan legislatif adalah pilar penting dalam sistem pemerintahan nasional. Melalui retret Ketua DPRD ini, kita ingin memastikan mereka memiliki karakter yang holistik dan berintegritas dalam mengawal visi strategis Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,” tutur Ace.
Selama lima hari, terhitung sejak 15 hingga 19 April 2026, para peserta akan digembleng dengan berbagai materi krusial. Selain sinkronisasi kebijakan yang disampaikan oleh menteri Kabinet Merah Putih, fokus utama lainnya adalah penguatan konsensus kebangsaan.
Tak hanya soal regulasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan hadir untuk memberikan pembekalan khusus terkait pembangunan integritas. Hal ini diharapkan mampu membentengi para ketua dewan dari praktik korupsi dalam menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan di daerah masing-masing.
Salah satu peserta asal Kalimantan Tengah, Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, menyatakan optimisme tinggi terhadap efektivitas program ini. Menurutnya, pendidikan di Akmil bukan sekadar seremonial, melainkan jembatan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kehadiran kami dalam retret Ketua DPRD ini sangat penting untuk meningkatkan kapasitas diri, terutama dalam mendalami wawasan kebangsaan agar kebijakan di daerah selaras dengan pusat,” ungkap Subandi.
Ia berharap, pemantapan karakter ini dapat langsung diimplementasikan dalam fungsi legislasi dan pelayanan publik. Dengan pemahaman yang lebih tajam mengenai arah pembangunan nasional, diharapkan setiap peraturan daerah yang lahir nantinya dapat memberikan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan bagi masyarakat luas. (*/pri)
