Ketua MPR: Tak Ada yang Bisa Gagalkan Pelantikan Prabowo-Gibran

Kantamedia.com – Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan tidak ada pihak yang bisa menggagalkan proses pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Pernyataan Bambang Soesatyo itu menanggapi pernyataan Ketua Tim Hukum PDIP yang juga mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun.

Menurut Bambang Soesatyo, pernyataan Gayus Lumbuun yang mengatakan bahwa putusan Pengadilan Tata Negara (PTUN) bisa dijadikan pertimbangan oleh MPR RI untuk tidak melantik Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden adalah keliru.

“Jadi tidak ada celah untuk menunda atau membatalkan pelantikan Prabowo-Gibran karena Pemilu sudah selesai, keputusan MK dan ketetapan KPU atas hasil Pilpres sudah jelas,” tuturnya di Jakarta, Jumat (10/5/2024).

Bahkan, menurut pria yang akrab disapa Bamsoet tersebut, dari hasil Badan Pengkajian MPR RI dan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR, pasangan presiden dan wakil presiden terpilih yang sudah ditetapkan oleh Ketetapan KPU harus diperkuat dengan produk hukum konstitusi berupa Ketetapan MPR (TAP MPR) tanpa ada perdebatan lagi di MPR karena hanya bersifat administrasi.

“Apa yang telah diputus oleh rakyat yang berdaulat tidak boleh diganggu oleh siapapun, termasuk keputusan PTUN,” kata Bamsoet.

Bamsoet juga mengingatkan bahwa untuk melantik Presiden dan Wakil Presiden tersebut tertuang di dalam UUD 1945, jadi tidak ada putusan lain selain MK yang bisa membatalkan pelantikan tersebut.

“Tahapan selanjutnya adalah pelantikan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 9. Apa yang telah diputus oleh rakyat yang berdaulat tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun,” ujarnya.

Seperti diberitakan, Ketua Tim Hukum PDIP, Gayus Lumbuun menggugat hasil Putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gayus Lumbuun juga menggugat kandidat terpilih Prabowo-Gibran dalam ke PTUN agar tidak dilantik.

Gayus Lumbuun yang mewakili PDIP mengubah permohonan gugatan terhadap dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan KPU.

Berawal dari tim PDIP meminta pengadilan untuk menunda keputusan KPU Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu kandidat terpilih. Namun, KPU telah menetapkan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 24 April 2024 lalu.

Alhasil, Tim Hukum PDIP kini mengubah gugatannya dan meminta agar pasangan Prabowo-Gibran tidak dilantik yang telah ditetapkan pada 20 Oktober 2024. (*/jnp)

Bagikan berita ini