PALANGKA RAYA, kantamedia.com — Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menyampaikan tanggapan resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Palangka Raya terhadap Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan III, Senin pagi 4/08/2025.
Fairid mengapresiasi masukan dan kritik konstruktif dari DPRD yang menyoroti isu-isu krusial, mulai dari realisasi anggaran, permasalahan aset daerah, validitas data jaminan kesehatan, hingga pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Sebagian besar fraksi menyoroti hal-hal yang sejalan dengan fokus pembangunan kota. Kami apresiasi masukan yang konstruktif dan akan menindaklanjutinya sesuai kemampuan fiskal daerah,” ujar Fairid.
Terkait realisasi anggaran, Fairid menegaskan komitmen pemerintah kota dalam mengoptimalkan serapan belanja dan pendapatan daerah. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga akan terus didorong untuk mendukung kelancaran program-program prioritas hingga akhir tahun.
Menanggapi sorotan soal aset Puskesmas Pahandut, Fairid menyatakan kesiapannya untuk segera berkoordinasi dengan DPRD agar persoalan tersebut dapat diselesaikan tuntas dan tidak menimbulkan hambatan administratif di kemudian hari.
Dalam bidang kesehatan, ia menegaskan pentingnya ketepatan data penerima manfaat BPJS dan Jamkesda. Pemerintah tengah melakukan pemutakhiran data guna memastikan program bantuan kesehatan menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Selain itu, Wali Kota juga menanggapi kebutuhan penguatan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ia menjanjikan peningkatan kualitas layanan publik yang merata di seluruh wilayah kota, termasuk upaya perbaikan jalan dan drainase.
Proses pembahasan rancangan perubahan APBD ini akan berlanjut ke tahap pembahasan teknis di komisi-komisi dan Badan Anggaran DPRD. Fairid berharap seluruh proses dapat berjalan lancar dan tepat waktu.
“Semoga pembahasan dapat berjalan lancar, dan perubahan anggaran ini bisa segera disahkan demi mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah,” pungkasnya. (daw)
